JAKARTA — Suara lantang para petani kembali menggema di pusat pemerintahan, Selasa (23/6/2026). Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN KNARA) menggelar aksi unjuk rasa serentak di dua titik berbeda di Jakarta Pusat, menuntut perhatian atas persoalan agraria yang belum tuntas.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengonfirmasi bahwa aksi pertama berlangsung di kawasan Gambir, tepatnya di Pos Polisi Merdeka Barat. "Unjuk rasa dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN KNARA) dan beberapa elemen di wilayah Gambir," kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya.
Dua Titik Rawan Macet yang Perlu Diantisipasi
Gelombang kedua bergerak ke selatan, tepatnya di depan Gedung Kementerian Kehutanan yang berada di Jalan Gatot Subroto. Lokasi ini dikenal sebagai salah satu titik rawan kemacetan di ibu kota, apalagi jika massa aksi memadati badan jalan. "Aksi oleh DPN KNARA dan beberapa elemen massa lainnya di kawasan depan Kementerian Kehutanan," ujar Erlyn.
Untuk mengamankan kedua lokasi tersebut, Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek jajaran menerjunkan total 1.273 personel gabungan. Jumlah ini menunjukkan keseriusan aparat dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kelancaran lalu lintas.
Rekayasa Lalu Lintas Bersifat Situasional
Kepolisian memastikan bahwa rekayasa lalu lintas di sekitar titik demonstrasi akan diterapkan secara situasional. Artinya, penutupan atau pengalihan arus kendaraan akan dilakukan jika jumlah massa dianggap sudah mengganggu arus lalu lintas secara signifikan.
"Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berlangsung untuk menghindari potensi kepadatan arus lalu lintas," imbau Erlyn. Imbauan ini menjadi penting bagi pengendara yang melintasi kawasan Gambir dan Gatot Subroto, terutama pada jam-jam sibuk.
Belum ada informasi resmi mengenai tuntutan spesifik dari para petani yang tergabung dalam KNARA. Namun, aksi serupa sebelumnya kerap menyuarakan soal reforma agraria, redistribusi tanah, dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi.
