JAWA BARAT — Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan APBN harus berperan sebagai peredam guncangan di tengah eskalasi risiko global yang saling terhubung. Konflik geopolitik berpotensi mengganggu pasokan minyak hingga memicu tekanan berantai pada inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Pemerintah menekankan strategi fiskal tetap adaptif tanpa mengorbankan keberlanjutan keuangan negara.
Juda Agung menyampaikan pernyataan itu di Jakarta, Senin (28/9/2026), dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan. Ia menilai ketahanan fiskal dan stabilitas sektor keuangan adalah dua pilar yang tidak bisa dipisahkan saat menghadapi gejolak ekonomi dunia.
Rantai Risiko Global yang Mengancam Fiskal
Konflik geopolitik menjadi pemicu utama kekhawatiran. Gangguan pada pasokan minyak bisa melambungkan harga energi, lalu merembet ke inflasi, suku bunga global, arus modal, nilai tukar, hingga biaya pembiayaan utang.
Rantai dampak itu membuat ruang fiskal pemerintah rentan tertekan. Penerimaan negara berpotensi tergerus, sementara kebutuhan belanja untuk subsidi energi dan perlindungan sosial justru membengkak.
Juda menekankan APBN tidak boleh sekadar mencatat angka defisit, tetapi harus aktif menyerap guncangan agar perekonomian tidak jatuh lebih dalam.
Strategi Fiskal: Adaptif, Prudent, Berorientasi Pertumbuhan
Pemerintah memilih tiga kata kunci dalam merancang kebijakan fiskal ke depan. Adaptif berarti cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi global. Prudent berarti tetap hati-hati menjaga disiplin anggaran. Berorientasi pertumbuhan berarti belanja negara diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi riil.
“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan,” ujar Juda.
Pernyataan itu menegaskan pemerintah tidak ingin terjebak pada pilihan ekstrem: terlalu ekspansif hingga mengorbankan keberlanjutan, atau terlalu ketat hingga mematikan momentum pemulihan.
Stabilitas Sektor Keuangan sebagai Fondasi
Selain fiskal, Juda menyoroti pentingnya sistem keuangan yang stabil dan efisien. Menurutnya, sektor keuangan tidak cukup hanya stabil, tetapi juga harus diperdalam agar lebih inklusif.
Pendalaman sektor keuangan diarahkan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, UMKM, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Langkah ini dinilai krusial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi domestik, tetapi juga pada investasi produktif.
Bagi pelaku usaha, sinyal ini berarti akses pembiayaan diharapkan tetap terbuka meski tekanan global meningkat. Bagi investor, kombinasi fiskal yang disiplin dan sektor keuangan yang dalam menjadi faktor penting dalam menilai risiko portofolio di pasar Indonesia.
Apa Artinya bagi Pasar dan Pelaku Usaha
Pernyataan Wamenkeu ini menjadi panduan arah kebijakan menjelang penyusunan postur APBN berikutnya. Pasar obligasi dan pasar saham biasanya merespons sinyal disiplin fiskal sebagai faktor positif untuk stabilitas yield dan nilai tukar.
Namun, tantangan tetap besar. Jika harga minyak melonjak akibat konflik geopolitik berkepanjangan, tekanan pada subsidi dan defisit anggaran bisa meningkat. Pemerintah perlu memastikan bantalan fiskal cukup tebal agar APBN benar-benar berfungsi sebagai shock absorber, bukan justru menjadi sumber kerentanan baru.
