BANDUNG — Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pasokan air bersih bagi warga Jawa Barat yang terdampak kekeringan menjadi prioritas penanganan darurat. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kekeringan menyentuh kebutuhan dasar harian masyarakat, bukan sekadar berkurangnya debit air.
Penyaluran dilakukan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat dengan total 286 ribu liter sejak 7 Juli hingga 22 September 2026. Sepuluh wilayah penerima meliputi Kota Cimahi serta Kabupaten Indramayu, Karawang, Kuningan, Bogor, Purwakarta, Cianjur, Cirebon, Sukabumi, dan Bandung Barat.
21 Mobil Tangki dan 26 Hidran Umum Dikerahkan
Distribusi air bersih dipercepat dengan mengerahkan 21 mobil tangki berkapasitas 4.000 liter per unit. Kementerian PU juga menyiapkan 26 hidran umum yang masing-masing berkapasitas 2.000 liter.
Dari penyaluran tersebut, sekitar 57.200 jiwa tercatat menerima manfaat bantuan air bersih. Pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah agar bantuan tepat sasaran.
Status Siaga Darurat Kekeringan Berlaku hingga 30 September 2026
Penanganan kekeringan merujuk Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Status tersebut ditetapkan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Penurunan debit sumur dan sumber air setempat membuat akses warga terhadap air bersih semakin terbatas. Distribusi dilakukan bertahap berdasarkan hasil pemantauan dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Kementerian PU Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Kepala BPBPK Jawa Barat Reva Sastrodiningrat menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi air bersih tepat sasaran.
"Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi air bersih dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak kekeringan. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah," ujar Reva, seperti dilansir Antara.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa kekeringan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah memastikan dukungan air bersih dapat segera diberikan kepada warga yang membutuhkan.
"Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya air, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Karena itu, Kementerian PU memastikan dukungan air bersih dapat segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Dody, pada Kamis (24/9).
Pemantauan Kondisi Lapangan Terus Dilakukan
Kementerian PU melalui BPBPK Jawa Barat akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dilakukan agar penanganan kekeringan berjalan responsif dan sesuai kebutuhan warga di wilayah terdampak.
