BANDUNG — Polemik soal rencana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda akhirnya mendapat penegasan resmi dari dua pimpinan daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono sama-sama menyatakan tidak ada proposal resmi dari eksekutif maupun legislatif untuk mengganti nama provinsi tersebut.
Bukan Usulan Gubernur atau DPRD, Lalu dari Siapa?
Ono Surono menjelaskan bahwa wacana ini berawal dari surat yang dikirimkan Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD. Sesuai mekanisme, aspirasi tersebut kemudian diteruskan ke Komisi I untuk dikaji lebih lanjut.
"Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono dalam keterangan yang diterima, Rabu (8/7/2026), dikutip dari detikJabar.
Mayoritas Fraksi Hanya Setuju Dikaji, Bukan Disetujui
Ono menekankan bahwa pembahasan di DPRD tak bisa diartikan sebagai persetujuan. Menurutnya, hampir seluruh fraksi di DPRD hanya sepakat untuk menindaklanjuti usulan tersebut dalam bentuk kajian akademis, bukan langsung mengubah nama provinsi.
"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," kata dia.
Jika kajian itu benar-benar dilanjutkan, Ono mengingatkan sejumlah aspek harus dipertimbangkan secara matang. Mulai dari aspek yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga dampak ekonomi. Apalagi, Jawa Barat dihuni masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam, mulai dari Sunda, Betawi, hingga Cirebon.
Kondisi Ekonomi Jadi Pertimbangan Krusial
Wakil Ketua DPRD itu juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang tengah tidak stabil. Ancaman defisit anggaran di Jawa Barat disebut menjadi alasan utama mengapa DPRD tidak akan gegabah mengambil keputusan yang berpotensi membebani masyarakat.
"Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat," kata Ono.
Dedi Mulyadi: Pemerintah Fokus Kerja, Tak Urus Ganti Nama
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa isu ini bukan berasal dari jajarannya. Ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap fokus pada program pembangunan dan pelayanan publik.
"Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," tegas Dedi.
