DEPOK — Diskusi bertajuk "Menggugat Resentralisasi Kekuasaan" berlangsung di Auditorium Gedung 1 FIB UI, bagian dari program Omon-Omon Goes to Campus bersama Tempo. Forum ini mempertemukan mahasiswa dari berbagai kampus, akademisi, dan pengamat politik untuk membahas arah kebijakan pusat-daerah pasca-Reformasi 1998.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imaman, menilai kecenderungan pemusatan kewenangan berpotensi melemahkan posisi daerah dan prinsip otonomi yang berkembang setelah Reformasi 1998.
"Penguatan masyarakat sipil menjadi penting untuk menjaga kebebasan dan memastikan demokrasi berjalan secara berkeadilan," ujar Yatalathof dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 3 Oktober 2026.
Transfer ke Daerah Turun Rp300 Triliun
Ketua BEM Undip, Nur Maajid Taufiqurrahman, menyoroti penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya turun dari Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun. Penurunan tersebut dinilai membatasi ruang pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
"Penurunan alokasi Transfer ke Daerah dapat membatasi ruang pemerintah daerah. Khususnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat," kata Maajid.
Maajid juga mengemukakan gagasan mengenai bentuk negara federasi sebagai salah satu opsi yang dapat didiskusikan, utamanya untuk memperkuat kewenangan daerah.
Efisiensi Anggaran dan Risiko Penanganan Bencana
Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB 2026/2027, Nahdah Nabillah H.R., menyoroti kemungkinan dampak efisiensi anggaran terhadap penanganan bencana di sejumlah daerah. Ia mendorong publik menilai secara objektif keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
"Publik perlu menilai secara objektif apakah pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen sudah sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja," ujarnya.
Alternatif Federasi dan Konsep Centripetal Democratic Governance
Dosen Ilmu Politik UI, Panji Anugrah Permana, menjelaskan bahwa perubahan bentuk negara menjadi federasi memiliki komplepleksitas tata kelola yang tinggi. Sebagai alternatif, ia mengemukakan konsep Centripetal Democratic Governance untuk menyelaraskan kewenangan pemerintah pusat dengan pemenuhan hak otonomi daerah.
"Pendekatan ini dapat menjadi jalan tengah untuk menjaga kewenangan pusat. Sekaligus memenuhi hak otonomi daerah secara inklusif," ujar Panji.
Pakar ekonomi Fakhrul Fulvian dan Guru Besar Psikologi UI, Bagus Takwin, turut membahas dampak ketimpangan fiskal terhadap kondisi ekonomi daerah, sekaligus kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Rocky Gerung Ingatkan Argumentasi Rasional
Pengamat politik Rocky Gerung mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan aspirasi dengan argumentasi yang rasional, metodis, dan terukur.
"Kebebasan dan kedaulatan warga negara harus dirawat melalui ikhtiar dan persatuan masyarakat sipil," kata Rocky.
Diskusi ini menjadi bagian dari rangkaian program Omon-Omon Goes to Campus yang menyasar kampus-kampus di Indonesia untuk membahas isu kebijakan publik dan demokrasi.
