Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Bagi pemerintah daerah, nama Suahasil bukan sosok asing: ia menghabiskan lebih dari satu dekade mengurus desentralisasi fiskal dan dana transfer ke daerah. Kini publik menunggu apakah DAU, DBH, dan dana abadi daerah bakal direformasi di bawah kepemimpinannya.
JAKARTA — Suahasil Nazara resmi menjabat Menteri Keuangan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Senin, 14 September 2026. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru sekitar setahun memimpin Kemenkeu sejak 8 September 2025. Sebelumnya Suahasil adalah Wakil Menteri Keuangan.
Pergantian ini sempat disorot dari sisi politik dan koordinasi internal kementerian. Analis CELIOS Bhima Yudhistira menyebut salah satu persoalan yang melatarbelakangi adalah masalah koordinasi Purbaya dengan jajaran Kemenkeu, termasuk restitusi pajak yang tertahan. Beban APBN dari program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih juga dinilai perlu diatur lebih ketat.
Prabowo memberi arahan khusus: menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, serta memastikan defisit tetap di bawah 3 persen. Namun bagi daerah, ada alasan lebih spesifik untuk menyimak kepemimpinan Suahasil.
Dari Tim Asistensi sampai Komite Pengawas Otonomi Daerah
Suahasil bukan pendatang baru di urusan hubungan keuangan pusat-daerah. Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011. Setelah itu ia menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.
Jejak itu berlanjut saat ia menjadi Wamenkeu. Suahasil memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama untuk memperbaiki hubungan keuangan pusat dan daerah. Dokumen itu jadi rujukan arah kebijakan transfer ke daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam sejumlah forum, ia berulang kali menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Umum oleh pemerintah daerah yang belum optimal. Dana transfer meningkat, tapi realisasi belanja daerah justru melambat di sejumlah pos.
Dana Abadi Daerah dan Kas Idle yang Menganggur
Salah satu gagasan yang ia dorong adalah pembentukan dana abadi daerah. Sasaran utamanya: daerah-daerah yang punya kas atau cash idle menganggur, alih-alih dibelanjakan untuk program produktif.
Suahasil juga menyoroti ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi. Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi. Menurutnya, desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil meratakan pertumbuhan ekonomi antar daerah.
Di bawah pengawasannya sebagai Wamenkeu, realisasi Transfer ke Daerah tercatat terus tumbuh signifikan. Pada Januari 2026 saja, nilainya sempat mencapai Rp95,3 triliun.
Yang Ditunggu Daerah dari Menkeu Baru
Dengan rekam jejak itu, perhatian pemerintah daerah kini tertuju pada arah kebijakan dana transfer ke depan. Apakah DAU dan DBH akan direformasi? Apakah dana abadi daerah didorong lebih agresif?
Pertanyaan lain yang tak kalah penting: bagaimana nasib daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat. Ketimpangan fiskal antar wilayah masih jadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Bagi pembaca di Jawa Barat, isu ini bukan soal teknis APBN semata. Alokasi DAU, DBH, dan dana desa menentukan seberapa leluasa pemkab dan pemkot membiayai jalan, sekolah, dan layanan kesehatan. Arah kebijakan Suahasil akan terasa langsung di tingkat kelurahan dan desa.
Sejauh mana reformasi desentralisasi fiskal berjalan di bawah Menkeu baru, itu yang akan diuji dalam beberapa bulan pertama kepemimpinannya.
Fakta Singkat
| Menkeu baru | Suahasil Nazara, dilantik Senin 14 September 2026 |
| Menggantikan | Purbaya Yudhi Sadewa (menjabat sejak 8 September 2025) |
| Jabatan sebelumnya | Wakil Menteri Keuangan |
| Rekam jejak kunci | Tim Asistensi Menkeu bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Otonomi Daerah (hingga 2015) |
| Realisasi TKD era Wamenkeu | Rp95,3 triliun (Januari 2026) |
| Arahan Prabowo | Jaga kesehatan & kredibilitas APBN, defisit di bawah 3% |
Rekam Jejak di Desentralisasi Fiskal
- Memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama perbaikan hubungan keuangan pusat-daerah
- Berulang kali menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemda yang belum optimal — dana transfer naik, tapi realisasi belanja daerah di sejumlah pos justru melambat
- Mendorong pembentukan dana abadi daerah, khususnya untuk daerah dengan kas (cash idle) yang menganggur
- Menyoroti ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi, dengan Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi
Konteks Pergantian
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian Purbaya adalah masalah koordinasi internal dengan jajaran Kemenkeu, termasuk soal restitusi pajak yang tertahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga disorot sebagai beban APBN yang perlu diatur lebih ketat.
Belum ada penjelasan resmi dari Istana terkait alasan pasti pergantian ini.
