JAWA BARAT — Jakarta, Aktual.com — Sikap tegas yang diambil Israel atas rencana perdamaian di Jalur Gaza menuai kecaman kolektif dari delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri Yordania pada Minggu (16/8/2026), Indonesia bersama Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir menyatakan bahwa penolakan Israel menegaskan pihak Tel Aviv kini memikul tanggung jawab atas terhambatnya upaya mewujudkan perdamaian di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki lainnya.
Kronologi Penolakan dan Isi Pernyataan Bersama
Pemicu kecaman ini adalah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 9 Agustus lalu. Netanyahu secara gamblang menolak rencana 15 poin dari Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Jalur Gaza. Sikap Israel dipertegas dengan pernyataan bahwa militernya tidak akan hengkang dari Gaza sampai senjata Hamas dilucuti sepenuhnya.
Para menteri luar negeri dari delapan negara itu menilai penolakan tersebut sebagai hambatan serius. Mereka menegaskan bahwa peta jalan yang ditawarkan sebenarnya telah diterima oleh faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas. Penolakan Israel disebut "secara langsung mengancam akan menggagalkan upaya ekstensif yang dilakukan Presiden AS Trump untuk mengakhiri perang di Gaza."
Isi Peta Jalan yang Ditolak Israel
Peta jalan yang dipermasalahkan ini bukan sekadar dokumen gencatan senjata biasa. Dalam pernyataan bersama, delapan negara tersebut memaparkan bahwa rencana tersebut merupakan tonggak penting yang mencakup beberapa fase krusial:
- Proses penonaktifan senjata yang dilakukan bersamaan dengan penarikan pasukan Israel
- Pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Jalur Gaza
- Pengalihan kewenangan administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)
- Pembangunan kembali wilayah kantong Gaza secara menyeluruh
Rencana ini diumumkan Dewan Perdamaian pada akhir Juli lalu, dan Hamas telah menyatakan persetujuannya. Kelompok perlawanan Palestina itu bahkan menyebut tujuan peta jalan ini adalah memastikan gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel, penyaluran bantuan kemanusiaan berkelanjutan, serta dimulainya kerja NCAG.
Desakan untuk Amerika Serikat dan Tindak Lanjut
Dalam pernyataan bersama tersebut, delapan menteri luar negeri tidak hanya mengecam. Mereka secara eksplisit mendesak Dewan Perdamaian, dengan dukungan dan keterlibatan aktif Amerika Serikat, untuk mengambil langkah-langkah segera dan konkret sesuai mandatnya. Tujuannya jelas: menjaga integritas Rencana Komprehensif tersebut dan mencegah pihak mana pun menghambat pelaksanaannya.
Tekanan juga datang dari dalam Gaza. Pada hari yang sama dengan rilisnya pernyataan bersama, Minggu (16/8), Hamas menyerukan agar para mediator dan penjamin perjanjian mendesak Israel menyetujui peta jalan untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata. Seruan ini disampaikan setelah pertemuan di Kairo antara delegasi Hamas yang dipimpin Khalil al-Hayya dengan perwakilan mediator dan penjamin perjanjian.
Yang Perlu Diperhatikan dari Sikap Kolektif Ini
Pernyataan bersama delapan negara ini memiliki bobot politik yang signifikan karena melibatkan aktor-aktor kunci di kawasan, termasuk Mesir dan Qatar yang selama ini menjadi mediator utama konflik Gaza. Namun, efektivitas tekanan ini masih menjadi tanda tanya besar.
Sikap Israel yang menolak peta jalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan fundamental antara posisi Tel Aviv dan konsensus internasional, termasuk sekutunya sendiri, Amerika Serikat. Rencana yang digagas Dewan Perdamaian pimpinan AS justru ditolak oleh Israel, menciptakan dilema diplomatik bagi pemerintahan Trump yang telah berinvestasi besar dalam upaya perdamaian ini.
Bagi Indonesia, langkah ini menegaskan konsistensi politik luar negerinya dalam isu Palestina. Namun, publik perlu mencermati apakah kecaman kolektif ini akan berujung pada tekanan nyata atau sekadar pernyataan simbolis tanpa mekanisme implementasi yang jelas di lapangan.
