JAKARTA — Kritik terhadap kebijakan pusat data di Jawa Barat datang dari kalangan akademisi. Prof Didik J Rachbini menilai penghentian pembangunan fasilitas tersebut berpotensi mengirim sinyal negatif kepada investor, tepat ketika Indonesia sedang mengejar target investasi pusat data berbasis kecerdasan buatan senilai Rp360 triliun.
Menurut Didik, keputusan pemprov menghentikan proyek dengan alasan pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, pasokan air, dan pertimbangan lain justru membahayakan kepastian berinvestasi. Ia menyinggung pengalaman Indonesia pada era 1970-an hingga 1980-an ketika industri semikonduktor tumbuh, lalu berguguran akibat kebijakan yang tidak berpihak pada teknologi tinggi.
Kesalahan 1985 yang Mengusir Investor Cip ke Penang
Didik menuturkan, sejumlah perusahaan teknologi global seperti Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto pernah membangun basis perakitan cip di Jakarta dan Bandung. Kondisi berubah pada 1985 ketika pemerintah mendorong penggunaan tenaga kerja manual dan membatasi otomatisasi produksi dengan alasan penyerapan tenaga kerja.
Kebijakan itu bertabrakan dengan kebutuhan industri semikonduktor yang mengandalkan otomatisasi. Investor akhirnya memindahkan basis produksi ke Penang, Malaysia.
"Pada 1980-an kita pernah membuat kesalahan kebijakan yang menyebabkan peluang investasi semikonduktor pergi. Jangan sampai kesalahan yang sama terjadi lagi sekarang," tegas Didik dalam keterangan resmi, Minggu (4/10/2026).
Dampaknya masih terasa hingga kini. Malaysia menguasai sekitar 13 persen pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan, dan pengemasan cip. Indonesia kehilangan momentum, sementara Malaysia memperkuat posisinya sebagai pusat industri cip dunia.
Batam, Madura, dan Bali Jadi Sasaran Investasi Baru
Didik menyebut sejumlah wilayah kini menjadi incaran investor pusat data, antara lain Batam, Jawa Barat, Madura, dan Bali. Khusus Batam, peluang investasinya diperkirakan mencapai US$15-20 miliar dengan target kapasitas nasional sekitar 1,3 gigawatt. Pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 7 persen menempatkan Batam sebagai calon pusat pertumbuhan baru.
"Indonesia tengah menghadapi peluang investasi yang sangat besar. Sejumlah wilayah menjadi sasaran investasi pusat data, antara lain Batam, Jawa Barat, Madura, dan Bali. Peluang ini jangan sampai membuat kita seperti pelanduk terperosok dua kali ke lubang yang sama," kata Didik.
Modal pengalaman dinilai cukup. Sedikitnya 182 pusat data beroperasi di Indonesia, dengan 94 di antaranya berada di Jakarta dan 16 di Batam.
"Artinya, Indonesia sudah memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menjalankan operasional teknologi pusat data yang semakin canggih," ujar dia.
Kepastian Investasi Jadi Pertaruhan
Didik menekankan persoalan kepastian investasi harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan dan komputasi awan meningkat pesat, sementara investor memiliki banyak pilihan negara.
"Kalau investasi yang sudah berjalan kemudian dihentikan secara sepihak, ini menjadi pukulan telak bagi investor. Kepastian dan kenyamanan berinvestasi menjadi pertaruhannya," tandas dia.
Ia mendorong pemerintah pusat segera mengantisipasi potensi ganjalan dari pemerintah daerah yang dapat mengganggu iklim investasi. Kebijakan daerah, menurutnya, harus sejalan dengan agenda nasional dalam menarik investasi.
"Kesempatan yang hilang pada masa lalu tidak boleh terulang. Persaingan investasi sekarang jauh lebih ketat dan investor memiliki banyak pilihan negara," ujar Didik.
