BANDUNG — Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Bandung mencatatkan kesiapan operasional yang nyaris sempurna. Hal ini terungkap setelah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan peninjauan langsung ke lokasi sekolah pada Rabu, saat pelaksanaan MPLS Gelombang II Tahun 2026.
Dudung menyebutkan, koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah berjalan baik. "Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian PU. Ini hampir 100 persen sudah siap, tinggal sarana dan prasarana yang lainnya menyusul. Tetapi ini sudah siap dalam langkah operasional pendidikan," ujarnya.
560 Siswa dari Tiga Jenjang Pendidikan Siap Menempati Sekolah Berasrama
Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Bandung akan menampung 560 siswa yang berasal dari penggabungan delapan Sekolah Rakyat rintisan di wilayah tersebut. Rinciannya, 56 siswa sekolah dasar (SD), 229 siswa sekolah menengah pertama (SMP), dan 275 siswa sekolah menengah atas (SMA).
Peninjauan yang dilakukan KSP menjadi langkah untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai rencana. Mulai dari kesiapan fasilitas, layanan pendidikan berasrama, hingga dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Rekrutmen Guru Tambahan dan Bimbingan Anak Jadi Fokus Percepatan
Meski kesiapan operasional sudah tinggi, KSP mengakui masih ada sejumlah kendala yang perlu diselesaikan. Ketersediaan tenaga pengajar menjadi salah satu prioritas yang akan segera dipenuhi.
"Guru-guru yang masih kurang akan segera direkrut. Kemudian yang lainnya mungkin ada kendala-kendala seperti anak-anak yang masih perlu bimbingan. Tetapi mudah-mudahan nanti kita berjalan lancar," kata Dudung Abdurachman.
Percepatan rekrutmen guru dan pendampingan psikologis bagi siswa dinilai penting agar proses belajar-mengajar di sekolah berasrama dapat berjalan maksimal sejak hari pertama.
Partisipasi MPLS Tinggi: Lebih dari 87 Persen Siswa Hadir di Tahap II
Data dari Kementerian Sosial menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program Sekolah Rakyat. Pada MPLS tahap I, dari kuota 4.305 siswa, sebanyak 3.642 orang hadir atau mencapai 84,5 persen.
Sementara itu, pada tahap II yang sedang berjalan, partisipasi meningkat. Sebanyak 9.671 siswa hadir atau setara 87,6 persen dari total kuota 11.030 siswa.
Kesetaraan Akses Pendidikan untuk Semua, Termasuk Disabilitas
Program yang diinisiasi pemerintah pusat ini tidak hanya menyasar keluarga kurang mampu, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada anak penyandang disabilitas. KSP menegaskan tidak ada kelompok masyarakat yang boleh tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan.
"Program Bapak Presiden menurut saya sangat luar biasa. Prinsipnya tidak ada anak yang tidak sekolah dan tidak ada anak yang tidak makan. Punya kesempatan yang sama," tegas Dudung Abdurachman.
Dengan kolaborasi Kementerian Sosial, Kementerian PU, dan pemerintah daerah, operasional Sekolah Rakyat diharapkan berjalan optimal. Sekolah ini menjadi salah satu instrumen kunci untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera di Jawa Barat.
