BOGOR — Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyebut kehadiran SIMASDA akan mengubah pola pengelolaan aset daerah yang sebelumnya tersebar di berbagai dokumen menjadi satu platform terpadu. Ia menargetkan pendapatan dari pemanfaatan aset naik signifikan dari Rp5,5 miliar menjadi Rp10 miliar hingga Rp20 miliar ke depan.
“Dengan kita launching SIMASDA ini tentu pengelolaan aset daerah ke depan akan lebih transparan, akuntabel, dan mudah-mudahan lebih berintegritas. Karena dari situ nanti kelihatan semua aset ada di mana, luasnya berapa, nilainya berapa, dipakai untuk keperluan apa, sampai kapan,” ujar Dedie, Selasa (7/7/2026).
Aset Idle dan Potensi Ekonomi yang Belum Tersentuh
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, nilai total aset daerah mencapai Rp12,9 triliun. Namun pendapatan dari pemanfaatan aset—seperti sewa, Bangun Guna Serah (BGS), rumah susun, lapak PKL, dan lahan reklame—baru menyentuh angka Rp5,5 miliar.
Kepala BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan sistem ini akan mengelompokkan aset berdasarkan fungsi sosial dan potensi komersial. “Yang paling penting adalah bagaimana agar aset-aset ini tidak idle, tidak berdaya guna, dan memiliki potensi untuk dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan pihak lain,” katanya.
Masyarakat Bisa Pantau Aset Plat Merah hingga Lahan Sekolah
SIMASDA memuat data lengkap aset Pemkot Bogor mulai dari jalan, jembatan, sekolah, fasilitas sosial dan umum, kendaraan dinas, hingga aset yang sedang dimanfaatkan pihak lain. Melalui fitur GIS, warga dan investor bisa melihat lokasi persis setiap aset.
“Misalnya aset kendaraan, masyarakat bisa melihat kendaraan plat merah itu milik siapa. Investor maupun masyarakat juga bisa melihat aset mana yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari penggunaan aset tersebut,” jelas Lia.
Indikator Keberhasilan: Pendapatan Naik Tiga Kali Lipat
Dedie menegaskan keberhasilan SIMASDA tidak hanya diukur dari kelengkapan data, tetapi dari peningkatan pendapatan daerah. Ia membandingkan potensi aset Rp12,9 triliun dengan pendapatan saat ini yang baru 0,04 persen dari total nilai.
“Kalau sekarang pemanfaatan aset hanya Rp5,5 miliar, maka key indikatornya ke depan mungkin harus Rp10 miliar, Rp15 miliar, bahkan Rp20 miliar karena nilai aset kita total hampir Rp15 triliun,” ucapnya.
Pemkot Bogor akan memilah aset berdasarkan nilai ekonominya dan melakukan clustering agar pengelolaan lebih terarah. Aset yang memiliki nilai sosial tetap dipertahankan untuk kepentingan publik, sementara aset dengan potensi komersial akan dioptimalkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
