KARAWANG — Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merencanakan kenaikan alokasi dana hibah untuk partai politik (parpol) pada tahun anggaran 2026. Angka tersebut diproyeksikan mencapai Rp 6,5 miliar, meningkat dibandingkan alokasi tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 6,2 miliar.
Kenaikan anggaran sebesar Rp 300 juta ini memicu polemik lantaran pemerintah daerah saat ini sedang gencar menggaungkan semangat efisiensi anggaran. Namun, penambahan dana untuk organisasi politik justru tetap melaju di saat sektor-sektor lain mengalami pengetatan belanja daerah.
Anggaran Hibah Parpol 2026 Naik di Tengah Efisiensi Daerah
Proyeksi kenaikan dana hibah ini dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan prioritas pembangunan di Karawang. Praktisi hukum sekaligus pemerhati kebijakan publik Karawang, Asep Agustian, S.H., M.H., menilai langkah Kesbangpol Karawang sebagai tindakan yang ceroboh.
“Kalau saya menilai teramat gegabah Kesbangpol ini memberikan hibah untuk parpol itu cukup signifikan. Sementara yang lain di efisiensi. Enggak tahu ini pola pikir kepala Kesbangpol Karawang ini teramat ceroboh dan luar biasa seolah-olah mendewakan kepada parpol wakil rakyat,” kata Asep Agustian, Selasa (05/05/26).
Pria yang akrab disapa Askun ini mempertanyakan urgensi penambahan anggaran tersebut. Menurutnya, anggota legislatif yang duduk di kursi wakil rakyat seharusnya lebih peka terhadap kondisi konstituennya yang sedang menghadapi kenaikan berbagai beban hidup.
Mengapa Hibah Ormas dan Pelatihan Konflik Justru Jauh Lebih Kecil?
Ketimpangan alokasi anggaran di internal Kesbangpol Karawang juga menjadi poin krusial yang disorot. Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran untuk sektor sosial dan keamanan justru berada jauh di bawah nilai hibah partai politik.
Askun merinci beberapa alokasi yang dinilai sangat minim dibandingkan hibah parpol:
- Hibah untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) hanya dialokasikan sebesar Rp 120.650.000.
- Pelatihan deteksi dini dan manajemen konflik hanya dianggarkan Rp 354.565.000.
- Pemantauan orang asing serta pencegahan konflik sosial juga berada di angka Rp 354.565.000.
“Kesbangpol ini luar biasa, sementara yang lain dikecilkan. Kenapa yang lain di efisiensi tapi yang ini dilanjutkan. Wakil rakyat itu bukan milikmu, uang hibah itu bukan sekarepmu dewek. Mohon untuk dievaluasi kembali,” tegas Askun.
Pejabat Kesbangpol Karawang Sulit Ditemui Wartawan dengan Alasan Rapat Daring
Upaya konfirmasi mengenai dasar kajian dan urgensi kenaikan dana hibah parpol ini menemui jalan buntu. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen, dan Penanganan Konflik pada Kesbangpol Karawang, Tika Sartika, mendadak sulit ditemui oleh awak media.
Saat wartawan mendatangi kantor Kesbangpol Karawang pada Kamis (07/05/26), petugas keamanan di pos penjagaan menghalangi akses dengan alasan pejabat yang bersangkutan sedang sibuk mengikuti rapat daring (zoom meeting).
“Mohon maaf, Ibu Tika Sartika sedang ada zoom meeting, jadi belum bisa ditemui. Nanti saja hari Senin balik lagi,” ujar petugas keamanan kepada wartawan di lokasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Tika Sartika belum memberikan pernyataan resmi, baik melalui pertemuan langsung maupun sambungan telepon. Publik masih menunggu penjelasan transparan mengenai alasan di balik prioritas anggaran yang lebih berpihak pada partai politik dibandingkan sektor pemberdayaan masyarakat dan penanganan konflik sosial.
