KOTA BANDUNG — Ancaman pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat memicu peringatan keras bagi Pemerintah Kota Bandung untuk segera memperkuat struktur keuangan daerah. Kemandirian fiskal kini menjadi keharusan agar program pembangunan tidak terhambat oleh fluktuasi kebijakan anggaran nasional.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyatakan bahwa potensi berkurangnya dana pusat harus menjadi alarm bagi jajaran eksekutif. Ia mendorong Pemkot Bandung lebih kreatif menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap optimal.
Optimalisasi Retribusi Parkir dan Sektor Pariwisata
Asep menyoroti beberapa sektor unggulan yang diyakini mampu menjadi mesin baru pendapatan daerah. Retribusi parkir, pariwisata, hingga pajak restoran disebut sebagai ladang potensial yang memerlukan sentuhan inovasi lebih dalam agar target pendapatan tercapai.
“Dari retribusi parkir ada harapan besar. Kemudian sektor pariwisata, termasuk restoran, juga masih punya potensi yang bisa digali lebih maksimal,” ujar Asep baru-baru ini.
Meski demikian, capaian PAD untuk tahun anggaran 2026 diakuinya belum bisa dipetakan secara utuh. Hal ini disebabkan pelaksanaan anggaran yang masih berada pada fase semester pertama tahun berjalan.
“Sekarang belum terukur, karena masih semester satu. Nanti kita lihat perkembangan di semester dua,” katanya.
Rekomendasi LKPJ Harus Masuk Perencanaan 2027
DPRD Bandung juga memberikan penekanan khusus pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah. Asep berharap setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan legislatif tidak hanya berakhir di atas kertas, tetapi wajib diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
“Sayang kalau kita sudah memberikan rekomendasi dengan berbagai harapan, tapi tidak masuk dalam perencanaan 2027. Makanya pembahasan dilakukan intensif, agar hasil LKPJ ini bisa menjadi jembatan untuk dieksekusi pada tahun mendatang,” tegas Asep.
Transformasi BUMD dan Pengelolaan Aset Daerah
Selain sektor pajak dan retribusi, performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi sasaran evaluasi. Jajaran direksi BUMD diminta lebih jeli dalam membaca peluang bisnis serta memahami akar persoalan internal agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.
“BUMD harus mampu membaca situasi, memahami sumber masalah, dan menentukan arah ke depan,” ucapnya.
Menutup keterangannya, Asep mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan harus dibarengi dengan efisiensi anggaran dan optimalisasi aset pemerintah. Namun, ia memberikan catatan penting agar setiap kebijakan fiskal yang diambil tidak memberikan beban tambahan bagi warga.
“Pemerintah harus bisa mengoptimalkan aset, meningkatkan pendapatan secara kreatif dan inovatif, serta melakukan efisiensi. Tapi yang paling penting, jangan sampai kebijakan itu justru mengorbankan masyarakat,” pungkasnya.
