Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) resmi menandatangani kesepakatan strategis dengan Philippine Nickel Industry Association (PNIA) untuk membangun rantai pasok nikel terintegrasi di Cebu, Filipina, Kamis (7/5/2026). Kerja sama ini menjadi fondasi pembentukan koridor nikel regional guna mengamankan pasokan bahan baku baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat di kawasan ASEAN. Strategi ini memperkuat dominasi kedua negara yang secara kolektif menguasai mayoritas cadangan mineral kritis global.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bertajuk Strategic Nickel Industry Development Cooperation ini berlangsung di sela rangkaian The 27th Meeting of the ASEAN Economic Community (AEC) Council. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Maria Cristina A. Roque menyaksikan langsung prosesi tersebut di Jpark Island Resort, Cebu.
Langkah ini merupakan respons konkret atas disrupsi rantai pasok global yang dipicu konflik geopolitik. Melalui kesepakatan ini, Indonesia dan Filipina sepakat untuk saling melengkapi dalam pengolahan mineral mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi di pasar internasional.
Dominasi Indonesia-Filipina di Pasar Nikel Global
Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, duet Indonesia dan Filipina memegang kendali atas 73,6 persen produksi nikel dunia pada 2025. Indonesia memimpin dengan kontribusi 66,7 persen atau sekitar 2,6 juta ton, sementara Filipina menyumbang 6,9 persen atau 270 ribu ton.
Kekuatan ini didukung oleh cadangan nikel yang melimpah. Indonesia tercatat memiliki 62 juta ton cadangan (44,5 persen dunia), sedangkan Filipina menyimpan 4,8 juta ton. Hubungan dagang kedua negara juga menguat, di mana nilai ekspor Indonesia ke Filipina pada 2025 menembus angka 10,22 miliar dolar AS atau setara Rp163,52 triliun.
Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ketiga bagi Filipina setelah Tiongkok dan Jepang. Komoditas energi dan produk otomotif menjadi motor utama perdagangan lintas negara ini.
Mekanisme Kerja Sama "Indonesia-Philippines Nickel Corridor"
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kolaborasi ini membentuk Indonesia-Philippines Nickel Corridor. Platform ini dirancang untuk menghubungkan kapasitas hilirisasi dan smelter di Indonesia dengan pasokan bijih nikel dari Filipina. Skema ini memastikan industri dalam negeri mendapatkan kepastian pasokan bahan baku (feedstock security).
“Smelter di Indonesia membutuhkan pasokan bijih dengan rasio silikon dan magnesium tertentu. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dari Filipina melalui proses blending,” ujar Airlangga. Dengan integrasi ini, Filipina tidak lagi sekadar menjadi eksportir bijih mentah, tetapi masuk ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi.
Kerja sama APNI dan PNIA juga mencakup pertukaran informasi untuk stabilisasi perdagangan, pengembangan teknologi pengolahan produk sampingan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk mendukung industri nikel yang berkelanjutan dan kompetitif.
Target Investasi Hilirisasi Rp757 Triliun
Pemerintah Indonesia memasang target ambisius untuk sektor ini. Investasi di industri hilirisasi nikel diproyeksikan mencapai 47,36 miliar dolar AS atau sekitar Rp757,76 triliun hingga tahun 2030. Sektor ini juga ditargetkan mampu menyerap 180.600 tenaga kerja dalam empat tahun ke depan.
Hingga akhir 2025, nilai ekspor produk olahan nikel Indonesia telah menyentuh 9,73 miliar dolar AS (sekitar Rp155,68 triliun). Produk turunan ini menjadi kunci dalam transisi energi, terutama sebagai komponen utama penyimpanan energi (energy storage) untuk panel surya dan baterai kendaraan listrik (EV).
Untuk mengakselerasi target tersebut, pemerintah terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat inovasi teknologi hilirisasi berstandar internasional sekaligus magnet bagi investasi smelter baru yang terintegrasi dengan rantai pasok mineral kritis ASEAN.
