BOGOR — Said Muhammad Mohan menegaskan bahwa pemblokiran menjadi fokus utama yang harus diperkuat Diskominfo, bukan sekadar imbauan kepada masyarakat. Menurutnya, arah kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan pemblokiran perlu diikuti secara linear oleh Pemerintah Kota Bogor.
"Kita fokusnya ke pemblokiran. Pemerintah pusat kan fokus ke masalah pemblokiran, kita ingin apa yang menjadi semangat pemerintah pusat kemudian linear dilakukan juga oleh Pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Diskominfo," ujar Mohan.
Situs Berganti Nama, Pemerintah Diminta Bergerak Lebih Cepat
Mohan menyoroti sifat situs game online terlarang yang terus berubah. Ketika satu alamat diblokir, pengelola bisa kembali muncul dengan nama maupun domain berbeda dalam waktu singkat.
Kondisi itu membuat kecepatan respons jadi penentu. Pemerintah kota dinilai tidak boleh kalah cepat dari pergerakan pengelola situs yang terus mencari celah untuk beroperasi kembali.
"Diblokir satu, dia akan tumbuh lagi. Diblokir lagi, dia akan tumbuh lagi. Nah, itu tidak boleh kalah cepat. Jadi pemerintah harus lebih cepat daripada mereka berganti-ganti nama," tegas Mohan.
Belum Ada Laporan Warga Masuk ke Diskominfo
Hingga kini, menurut Mohan, Diskominfo belum menerima laporan masyarakat terkait situs game online terlarang yang perlu diblokir. Temuan itu menjadi catatan tersendiri bagi Komisi I DPRD Kota Bogor.
Absennya laporan tidak serta-merta berarti tidak ada persoalan. Mohan menilai justru di sinilah peran kanal pengaduan dibutuhkan, agar warga punya jalur resmi untuk melaporkan situs yang masih aktif.
Diskominfo didorong memiliki respons cepat begitu menemukan atau menerima laporan soal situs semacam itu. Kanal pengaduan yang mudah digunakan disebut menjadi salah satu syarat agar pemblokiran berjalan efektif.
Dampak Sosial Jadi Alasan Utama
Desakan DPRD Kota Bogor berangkat dari dampak sosial yang mulai dirasakan masyarakat akibat layanan game online terlarang. Pemblokiran dipandang sebagai langkah paling langsung untuk menekan dampak tersebut.
Komisi I DPRD Kota Bogor akan mengawal agar kebijakan pemblokiran di tingkat kota berjalan searah dengan langkah pemerintah pusat. Pengawasan diarahkan pada kecepatan Diskominfo merespons temuan dan laporan warga.
