BANDUNG — Tingkat penyelesaian permohonan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mencapai 99,1 persen berdasarkan data monitoring per 1 November 2026. Angka itu muncul setelah dashboard digital dipakai untuk merekam setiap tahap layanan, bukan sekadar menghitung jumlah permintaan yang masuk.
Seluruh 220 register permohonan telah dilengkapi penanggung jawab pelayanan atau person in charge (PIC) serta tautan dokumen pendukung sebagai bukti tindak lanjut. Pemeriksaan data juga tidak menemukan duplikasi nomor register maupun kesalahan rumus pada bagian yang telah diperiksa.
Apa Saja yang Dipantau Lewat Dashboard Digital
Sistem ini dirancang memantau proses permohonan informasi publik sejak pencatatan register, penentuan PIC, pemantauan tindak lanjut, hingga dokumentasi bukti pelayanan. Setiap permohonan bisa dilacak perkembangan penanganan dan kelengkapan administrasinya.
Dashboard juga menyajikan tren permohonan berdasarkan periode penerimaan. Sepanjang Juni hingga Oktober 2026, permohonan tertinggi terjadi pada September sebanyak 68 permohonan, disusul Oktober dengan 52 permohonan.
Rekap itu menjadi dasar evaluasi kebutuhan pelayanan, pengendalian administrasi, serta penguatan koordinasi antarunit kerja di Sekretariat DPRD Jawa Barat.
Inisiatif ASN di Balik Sistem Monitoring
Pengembangan sistem monitoring digital merupakan inisiatif Lilis Nurlaela Adi Wulandari, S.E., M.M., Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang menjalankan fungsi pengelolaan dan koordinasi pelayanan informasi publik.
Inovasi lahir dari kebutuhan menghadirkan sistem monitoring yang mengintegrasikan data permohonan, status penanganan, penanggung jawab, hingga dokumen pendukung dalam satu mekanisme kerja. Dengan begitu, permohonan yang butuh percepatan tindak lanjut lebih mudah diidentifikasi.
Sistem tersebut juga membantu penyusunan laporan kinerja pelayanan informasi publik agar lebih akurat dan terukur.
Dasar Hukum dan Perlindungan Data Pemohon
Sebagai badan publik, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat wajib menjalankan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penguatan monitoring digital memastikan setiap permohonan tercatat tertib, punya penanggung jawab jelas, dan bisa ditelusuri perkembangan penyelesaiannya.
Penyajian data melalui rekapitulasi dan infografis diharapkan memudahkan evaluasi kinerja sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan pelayanan informasi publik. Transparansi itu tetap memperhatikan perlindungan data pribadi pemohon.
Ke depan, pengembangan dashboard digital diharapkan mempercepat proses pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. PPID Sekretariat DPRD Jawa Barat menargetkan pelayanan informasi yang cepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
