SUKABUMI — Verifikasi lapangan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026 menyasar sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat. Sukabumi menjadi salah satu daerah yang dikunjungi tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
Kedatangan Ketua Komisi Informasi Jabar Husni Farhani Mubarak disambut Bupati Sukabumi H. Asep Japar di Pendopo Sukabumi. Agenda ini bukan sekadar seremonial, melainkan penilaian kepatuhan badan publik terhadap undang-undang keterbukaan informasi.
Agenda Rutin yang Berbeda Sasaran Tiap Tahun
Husni menjelaskan, Monev keterbukaan informasi publik merupakan agenda rutin Komisi Informasi Jabar. Sasaran kunjungannya berganti setiap tahun, dan tahun ini menyasar Sukabumi.
"Ini merupakan agenda rutin. Tahun ini bisa ke Sukabumi," ujarnya.
Selain verifikasi lapangan, kehadiran tim Komisi Informasi Jabar di Sukabumi juga untuk menyegarkan kembali sejumlah regulasi keterbukaan informasi publik. Pemahaman regulasi dinilai perlu diperbarui seiring perkembangan tuntutan publik terhadap transparansi badan publik.
Komitmen Bupati Sukabumi Jadi Sorotan
Dari hasil peninjauan awal, Husni menilai Bupati Sukabumi memiliki komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik. Penilaian itu muncul di tengah era keterbukaan informasi yang menuntut badan publik lebih responsif.
"Komitmen Bupati Sukabumi sangat luar biasa," ungkapnya.
Bagi Komisi Informasi Jabar, komitmen kepala daerah menjadi kunci karena keterbukaan informasi tidak cukup dijalankan di level dinas. Arahan pimpinan daerah menentukan seberapa jauh data dan dokumen publik bisa diakses warga.
Pemkab Sukabumi Dorong Perbaikan Kualitas Layanan Informasi
Bupati Asep Japar menyatakan, Pemkab Sukabumi terus berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik agar mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan masyarakat. Sosialisasi dan verifikasi dianggap sebagai momentum meninjau penerapan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Oleh karena itu, sosialisasi dan verifikasi ini merupakan momentum untuk meninjau sejauh mana prinsip keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," bebernya.
Pemkab Sukabumi juga mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Sasaran akhirnya adalah tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Terima kasih Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat hari ini bisa hadir dan memberikan sosialisasi kepada kami. Sehingga kami bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa," pungkasnya.
Verifikasi Lapangan Jadi Penentu Penilaian
Verifikasi lapangan menjadi bagian penting Monev karena menilai praktik di daerah, bukan hanya dokumen yang dikirim ke Komisi Informasi Jabar. Hasil penilaian ini biasanya menentukan kategori badan publik informatif pada pengumuman akhir tahun.
Bagi warga Sukabumi, keterbukaan informasi publik berdampak langsung pada akses terhadap anggaran desa, data program bantuan sosial, hingga dokumen perencanaan pembangunan. Semakin terbuka badan publik, semakin mudah warga mengawasi kebijakan yang menyangkut hidup mereka.
