BANDUNG — Rendiana Awangga menyampaikan hal itu saat membahas Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di DPRD Kota Bandung. Menurut politisi Partai NasDem tersebut, raperda itu perlu memastikan seluruh aset pemerintah kota terdata, terlindungi secara hukum, dan dimanfaatkan secara optimal.
Ia menempatkan persoalan akurasi pendataan sebagai pintu masuk pembenahan. Tanpa data yang rapi, pengawasan dan pemanfaatan aset berpotensi jalan di tempat.
Empat Persoalan yang Disorot dalam Pembahasan Raperda
Rendiana merinci sejumlah titik yang perlu perhatian serius selama pembahasan berlangsung. Persoalan itu menyangkut tata kelola aset dari hulu ke hilir.
- Akurasi pendataan aset milik Pemerintah Kota Bandung
- Kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan
- Optimalisasi pemanfaatan aset yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Tunggakan pembayaran sewa dan kerja sama pemanfaatan aset
- Pengamanan aset dari potensi sengketa hukum
“Kita harus bisa memastikan aset apa saja yang dimiliki pemerintah, di mana lokasinya, siapa yang menggunakan, bagaimana status hukumnya, dan seberapa besar manfaatnya bagi daerah,” ujar Rendiana.
Ia menambahkan, pemerintah jangan sampai memiliki banyak aset tetapi tidak mengetahui pasti potensi maupun kondisi pemanfaatannya.
Aset Nganggur Bebani Anggaran Pemeliharaan
Pengelolaan aset yang belum optimal, kata Rendiana, berpotensi mengurangi penerimaan daerah. Beban anggaran juga bisa membengkak akibat pemeliharaan aset yang tidak produktif.
Karena itu ia mendorong evaluasi terhadap perencanaan pengadaan barang milik daerah. Tujuannya agar penggunaan APBD lebih efektif dan efisien.
“Jangan sampai setiap tahun kita terus menganggarkan pengadaan aset baru, sementara aset yang sudah dimiliki justru belum dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya.
Target Perda: Manfaat Nyata, Bukan Sekadar Tertib Administrasi
Rendiana berharap pembahasan raperda menghasilkan regulasi yang memperkuat sistem inventarisasi, pengawasan, pengamanan, serta pemanfaatan BMD. Keberhasilan pengelolaan aset, menurutnya, tidak cukup diukur dari tertibnya administrasi.
“Aset yang memiliki potensi ekonomi harus mampu memberikan kontribusi terhadap PAD. Sementara aset yang diperuntukkan bagi kepentingan publik harus benar-benar memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Sebagai anggota Pansus 21, ia ingin regulasi yang sedang dibahas diterjemahkan menjadi langkah konkret pembenahan aset Pemerintah Kota Bandung.
“Harapan saya sederhana, Perda ini jangan hanya menghasilkan tertib administrasi di atas kertas, tetapi benar-benar membawa perubahan. Aset Kota Bandung adalah kekayaan masyarakat Kota Bandung,” ujarnya.
