KUNINGAN — Sujarwo, pengamat kebijakan publik yang akrab disapa Mang Ewo, menilai pernyataan keras pejabat di ruang publik tidak akan berdampak signifikan tanpa langkah nyata menyelesaikan persoalan yang terjadi. Ia menekankan pembenahan pelayanan perizinan harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
Menurut Mang Ewo, apabila pemerintah daerah telah menerima informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam proses perizinan, informasi tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ia menilai persoalan integritas dalam pelayanan publik tidak cukup diselesaikan melalui imbauan atau peringatan semata.
Desakan Sanksi Tegas bagi Oknum yang Bermain
Mang Ewo meminta Bupati Kuningan tidak hanya menebar narasi soal adanya oknum perizinan yang bermain atau nakal. Ia menegaskan pemerintah daerah harus berani menindak pihak yang sudah diketahui identitasnya.
"Jangan hanya menebar narasi di ruang publik soal adanya oknum perizinan yang bermain atau nakal," tegas Mang Ewo, Jumat 16 Oktober 2026.
"Kalau memang sudah mengantongi siapa orangnya, segera tindak dan berikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya menambahkan.
Pungutan dan Praktik Percaloan Jadi Sorotan
Mang Ewo menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan, permintaan imbalan, hingga praktik percaloan dalam pelayanan perizinan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Praktik semacam itu, apabila terbukti terjadi, tidak hanya merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi.
Ia menyoroti bahwa masyarakat yang mengurus perizinan kerap berada di posisi lemah ketika berhadapan dengan oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Kondisi itu, menurutnya, memperkuat urgensi penataan sistem pelayanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Sistem Pengawasan hingga Penanganan Pengaduan Warga
Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu menunjukkan keseriusannya melalui sistem pengawasan yang efektif, penanganan pengaduan masyarakat, serta penegakan sanksi apabila pelanggaran terbukti. Mang Ewo menilai tiga hal itu menjadi kunci pembenahan, bukan sekadar pernyataan sikap dari pejabat.
Ia menambahkan bahwa pembenahan pelayanan perizinan harus berjalan beriringan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Menurutnya, kepercayaan warga terhadap layanan publik akan pulih jika ada tindak lanjut yang terukur dan transparan.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan atau Bupati Dian Rachmat Yanuar terkait desakan tersebut. Publik menantikan langkah konkret yang menyusul peringatan yang telah disampaikan pemerintah daerah kepada aparatur yang diduga melakukan penyimpangan.
