BANDUNG — Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Tedy Rusmawan menyatakan kebutuhan JPO di Jalan Soekarno-Hatta terlihat jelas di sejumlah titik, terutama kawasan sekolah dengan jumlah siswa besar. Ia menyoroti kawasan SMKN 7, SMKN 9, SMKN 13, dan SMKN 6 sebagai lokasi yang paling membutuhkan fasilitas penyeberangan.
“Saya sudah berkunjung ke SMK 9 dan memang sangat dibutuhkan sekali terkait dengan JPO,” kata Tedy kepada ANTARA di Bandung, Rabu.
1.000 Orang Menyeberang Tiap Pagi Sebelum Jam 07.00
Menurut Tedy, tidak seluruh siswa menyeberang Jalan Soekarno-Hatta. Meski begitu, sekitar 1.000 orang diperkirakan melintas setiap pagi pada pukul 06.00 hingga 06.45 WIB.
“Jadi, butuh keseriusan untuk menjamin keselamatan anak-anak sekolah,” ujarnya.
Jalan Soekarno-Hatta berstatus jalan nasional. Karena itu, Tedy mendorong pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap pembangunan fasilitas penyeberangan di ruas tersebut.
Pemkot Bandung Pastikan Dua JPO di Depan SMKN 7 dan SMKN 9
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pihaknya akan menambah dua JPO di Jalan Soekarno-Hatta. Keduanya dibangun di lokasi strategis untuk menunjang akses penyeberangan yang aman bagi pelajar.
“Untuk JPO, yang pasti akan ditambah oleh Pemerintah Kota Bandung ada dua, yaitu di depan SMKN 7 dan SMKN 9. Itu sudah pasti akan dibangun,” kata Farhan.
Untuk JPO lain di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Farhan menyebut pembangunannya masih akan dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
“Yang lainnya nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menentukan JPO mana lagi yang akan dibangun,” ujarnya.
Target Bertahap: Satu JPO Tahun Ini, Dua Tahun Depan
Tedy berharap tahap awal pembangunan tahun ini bisa merealisasikan setidaknya satu JPO. Untuk tahun berikutnya, ia mengusulkan penambahan secara bertahap menjadi dua unit.
“Kalau kita untuk tahap awal di tahun ini, harapannya bisa dapat satu saja sudah alhamdulillah. Tetapi tahun depan, secara bertahap, harapannya bisa dua,” katanya.
Usulan itu muncul karena arus kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta tergolong padat, sementara pelajar menjadi kelompok paling rentan saat menyeberang. Keberadaan JPO dinilai menjadi solusi paling langsung untuk memisahkan jalur pejalan kaki dari lalu lintas kendaraan.
Pembagian kewenangan antara Pemkot Bandung, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah pusat akan menentukan titik mana yang lebih dulu dikerjakan. Sebab, tidak semua ruas Jalan Soekarno-Hatta berada di bawah kendali pemerintah kota.
