KABUPATEN BEKASI — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, terancam tersendat. Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk operasional panitia hingga kini belum kunjung turun, sementara sejumlah tahapan sudah mulai berjalan.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muktiwari, Widi Dwi Hapsoro, mengungkapkan kondisi ini membuat panitia berada dalam posisi sulit. Mereka dituntut bekerja menjalankan tahapan, tetapi kebutuhan sehari-hari belum didukung anggaran yang jelas.
“Yang menjadi kendala terutama anggaran. Panitia ingin bekerja karena tahapan sudah berjalan, tetapi anggarannya belum keluar. Jadi serba salah dan bingung untuk kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan tahapan,” kata Widi saat ditemui di Kantor BPD Desa Muktiwari, Selasa (18/8/2026).
Anggaran Desa Jadi Penambal Kebutuhan Operasional
Untuk memastikan tahapan tidak berhenti, sejumlah kebutuhan awal terpaksa ditalangi menggunakan anggaran desa. Langkah ini diambil berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa, BPD, dan panitia Pilkades.
Namun, Widi menegaskan kemampuan anggaran desa sangat terbatas. Tidak mungkin terus-menerus digunakan untuk menutupi biaya operasional Pilkades yang jumlahnya terus bertambah.
“Untuk pembentukan panitia kemarin juga sudah menggunakan anggaran desa. Itu sifatnya ditalangi dan nantinya masuk dalam tahapan serta dikembalikan. Karena memang untuk menjalankan proses ini tetap membutuhkan anggaran,” ujarnya.
Lonjakan Pemilih Berdampak pada Kebutuhan Dana
Persoalan anggaran ini diperparah dengan meningkatnya jumlah pemilih di Desa Muktiwari secara signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan BPD, angka pemilih melonjak dari sekitar 16 ribu suara menjadi lebih dari 21 ribu suara.
Widi menjelaskan, lonjakan jumlah pemilih tersebut otomatis berdampak pada pembengkakan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkades. Semakin banyak pemilih, semakin besar pula biaya yang diperlukan untuk logistik dan operasional di lapangan.
“Yang tadinya di Pilkada itu sekitar 16 ribu, sekarang sudah di atas 21 ribu. Ini kan ada lonjakan anggaran juga, khususnya di Muktiwari,” jelasnya.
Audiensi ke Camat untuk Percepat Kepastian Anggaran
Kekhawatiran akan mundurnya jadwal Pilkades pun mencuat. Menyikapi hal ini, BPD Muktiwari bersama Forum BPD Kecamatan Cibitung telah membahas persoalan tersebut dan berencana melangkah lebih jauh.
Langkah yang disiapkan adalah melakukan audiensi dengan Camat Cibitung. Audiensi ini bertujuan untuk meminta kejelasan mengenai perkembangan pencairan anggaran serta memastikan apakah ada kemungkinan jadwal pelaksanaan diundur.
“Kami akan melakukan audiensi ke Pak Camat untuk menanyakan anggaran ini sampai di mana dan apakah ada kemungkinan dimundur atau tidak,” katanya.
Harapan agar Tahapan Tidak Diundur
Di tengah ketidakpastian tersebut, BPD Muktiwari menyatakan harapannya agar tahapan Pilkades tetap berjalan sesuai rencana. Pengunduran jadwal dinilai akan merugikan panitia yang telah bekerja keras menyusun tahapan sejak awal.
Widi menambahkan, panitia bahkan kerap bekerja hingga larut malam untuk memastikan persiapan berjalan maksimal. Ia berharap pemerintah segera memberikan kepastian dan mencairkan anggaran agar proses demokrasi di tingkat desa ini tidak terhambat.
“Kami berharap penuh anggaran ini bisa segera disegerakan. Kasihan tim panitia Pilkades yang sudah bekerja dengan maksimal, bahkan sering bekerja sampai malam,” ungkap Widi.
“Mudah-mudahan jangan ada pengunduran. Harapan saya kepada pemerintah, anggaran-anggaran tersebut bisa segera disegerakan agar proses Pilkades berjalan,” pungkasnya.
