KARAWANG — Rencana pembangunan pabrik pengolahan aspal Buton di Karawang, Jawa Barat, memicu gelombang protes dari masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra). Proyek yang masuk dalam 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Danantara ini dinilai mengabaikan potensi ekonomi daerah asal bahan baku.
Rencananya, pemerintah akan melakukan groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Karawang dalam waktu dekat. Namun, tokoh adat, akademisi, hingga praktisi industri di Kepulauan Buton meminta pusat meninjau ulang titik pembangunan fasilitas tersebut.
Alasan Penolakan: Hilirisasi Harus Dekat Sumber Bahan Baku
Kapitano Lipu Kerajaan Kulisusu, Laode Herman, menegaskan bahwa kebijakan membangun pabrik di Jawa akan mematikan potensi ekonomi lokal di Pulau Buton. Menurutnya, semangat hilirisasi yang diusung Presiden Prabowo Subianto seharusnya mengedepankan pembangunan industri di sekitar lokasi tambang (on-site).
“Kami mendukung hilirisasi, tapi menolak keras pengolahan Aspal Buton dilakukan di Karawang. Itu adalah kekayaan alam kami. Jika hilirisasi dilakukan di Jawa, Buton hanya akan mendapatkan dampak lingkungan dari pertambangan tanpa merasakan nilai tambah ekonomi dari industri pengolahannya,” ujar Herman.
Ia menambahkan, keberadaan pabrik di lokasi tambang sangat krusial untuk menciptakan lapangan kerja baru. Jika proyek tetap dipaksakan di Karawang, warga Buton khawatir hanya akan menjadi penonton meski memiliki cadangan aspal mencapai puluhan juta ton.
Dampak Ekonomi dan Infrastruktur bagi Sulawesi Tenggara
Penolakan ini didasari kekhawatiran hilangnya multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat Sultra. Pembangunan infrastruktur pendukung industri di Buton dianggap lebih mendesak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional secara signifikan.
Tokoh masyarakat setempat kini mendesak Pemerintah Provinsi Sultra beserta perwakilan di DPR RI dan DPD RI untuk mengambil langkah diplomasi yang tegas. Mereka berharap pemerintah pusat bersedia memindahkan lokasi proyek agar manfaat hilirisasi tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.
Hingga saat ini, arus penolakan masih terus bergulir di berbagai wilayah Kepulauan Buton. Warga menuntut adanya keadilan ruang industri bagi daerah-daerah luar Jawa yang menjadi penopang bahan baku nasional.
