BANDUNG — Realisasi penerimaan negara di Jawa Barat pada awal 2026 menunjukkan performa di atas target. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III menjadi salah satu motor penggerak dengan setoran mencapai Rp10,23 triliun sepanjang Januari hingga Maret 2026.
Angka itu berkontribusi langsung terhadap surplus APBN Jabar yang tercatat sebesar Rp11,9 triliun di kuartal pertama tahun ini. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah di tengah dinamika global yang masih belum menentu.
Penerimaan dari sektor perpajakan memang menjadi tulang punggung APBN di Jawa Barat. Dari total surplus yang dihasilkan, kontribusi DJP Jabar III mendominasi hampir 86 persen dari angka keseluruhan.
Kinerja ini menunjukkan bahwa basis wajib pajak di wilayah tersebut—yang mencakup sebagian besar daerah aglomerasi Bandung Raya dan sekitarnya—terus bertumbuh. Sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa menjadi penyumbang utama setoran tersebut.
Surplus sebesar Rp11,9 triliun berarti penerimaan negara di Jawa Barat lebih besar ketimbang belanja yang direalisasikan pada periode yang sama. Kondisi ini lazim terjadi di awal tahun karena serapan anggaran belanja biasanya masih berjalan lambat.
Meski surplus, pemerintah pusat tetap mendorong percepatan belanja di daerah agar dampak ekonomi bisa segera dirasakan masyarakat. Belanja pemerintah, baik untuk infrastruktur maupun program sosial, menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Kinerja DJP Jabar III sendiri akan terus dipantau hingga akhir tahun. Target penerimaan pajak di wilayah ini biasanya meningkat seiring dengan aktivitas bisnis yang memuncak pada semester kedua.