INDRAMAYU — Ratnawati menegaskan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa disalurkan secara mendadak atau berbentuk hibah langsung di lapangan. Semua usulan wajib melewati alur SIPD agar bisa dieksekusi dalam anggaran provinsi.
Warga yang hadir mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Mereka mendapat penjelasan langsung soal tahapan pengajuan, mulai dari Musrenbang desa hingga input data oleh pemerintah desa.
Mengapa Usulan Warga Harus Masuk SIPD Lebih Dulu
Ratnawati meminta perangkat desa aktif menjaring kebutuhan riil warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Usulan yang tidak tercantum di SIPD tidak bisa dianggarkan oleh provinsi.
"Bantuan dari Pemprov Jabar itu ada mekanismenya. Pak RT, Pak RW, kalau ada Musrenbang desa harus hadir aktif. Sampaikan apa kebutuhan riil warga ke Bu Kuwu agar diinput ke SIPD. Kalau tidak tercantum di SIPD, kami di provinsi tidak bisa mengeksekusi anggarannya," kata Ratnawati.
Kegiatan bertajuk pengawasan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu menyasar langsung wilayah pesisir Indramayu. Sektor pertanian menjadi tulang punggung penghidupan warga Kecamatan Arahan.
Herman Khaeron Tawarkan Jalur Aspirasi DPR RI
Ratnawati memboyong suaminya, Herman Khaeron, yang juga Anggota DPR RI Fraksi Demokrat. Kehadiran Herman membuka opsi pendanaan lain bagi warga Tawangsari.
Bantuan lewat jalur aspirasi DPR RI dinilai lebih fleksibel karena bisa diproses melalui pengajuan proposal langsung. Dua lembaga yang disebut menjadi pintu pengajuan adalah Yayasan Mitra Sehati dan Hero Center.
"Sengaja saya ajak Pak Herman ke Tawangsari. Kalau jalur provinsi butuh alur SIPD yang panjang, nah kalau lewat Pak Herman di DPR RI itu bisa lebih cepat lewat proposal langsung. Jadi warga Tawangsari dapat dua jalur pengawalan sekaligus," ujar legislator Dapil Jabar XII itu.
Dua Jalur Pengawalan untuk Warga Pesisir
Warga kini punya dua opsi pengajuan: jalur provinsi melalui SIPD yang terintegrasi Musrenbang desa, atau jalur aspirasi DPR RI lewat proposal ke yayasan mitra. Keduanya diarahkan untuk mempercepat pembangunan di Desa Tawangsari.
Ratnawati menutup kunjungan dengan menekankan pentingnya keterlibatan aktif perangkat desa. Tanpa usulan tertulis yang masuk sistem, anggaran provinsi sulit turun ke tingkat desa.
