DPRD Jawa Barat mengungkap rencana pinjaman daerah Rp 3,4 triliun dari PT SMI dalam APBD Perubahan 2026 untuk membiayai 495 paket pekerjaan. Sebanyak 250 pekerjaan di antaranya berada di Dinas Bina Marga, mencakup perbaikan jalan dan jembatan rusak kritis. Total beban utang Jabar disebut menembus Rp 7,4 triliun dengan tenor hingga 2029.
BANDUNG — Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menyampaikan rencana pinjaman daerah senilai Rp 3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang diajukan dalam APBD Perubahan 2026. Dana tersebut diarahkan membiayai 495 paket pekerjaan, dengan konsentrasi terbesar di Dinas Bina Marga.
Angka 495 pekerjaan itu muncul setelah rapat antara DPRD dan Bappeda Jabar. Daddy merinci, sektor Bina Marga menyerap 250 paket dari total tersebut.
"Setelah rapat dengan Bappeda, muncul angka 495 pekerjaan yang akan dibiayai dengan utang yang Rp3,4 triliun itu. Khusus di Bina Marga saja ada 250 pekerjaan dari sekitar 495 itu," kata Daddy di Bandung, Senin.
Mengapa Bina Marga Jadi Prioritas Pinjaman Rp 3,4 Triliun
Mayoritas paket di Bina Marga berupa perbaikan jalan dan jembatan. Daddy menyebut banyak jembatan di Jabar berada pada tingkat kerusakan 4 (rusak kritis) hingga 5 (tidak berfungsi) karena usia mencapai 30-40 tahun.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasang target kemantapan jalan maksimal pada 2027. Target itu menjadi dasar mengapa perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan didorong lewat skema pinjaman daerah.
Verifikasi PT SMI: Proyek Diperiksa Satu per Satu
Nilai pinjaman Rp 3,4 triliun telah diverifikasi dan divalidasi PT SMI terhadap Pemprov Jabar, khususnya organisasi perangkat daerah yang pekerjaannya akan diakomodir. Proses itu mencakup pemeriksaan lokasi proyek, tahun pembangunan, hingga tingkat kerusakan.
"Misalnya jalan kita tidak ada uang untuk perbaikan, akhirnya minjam. Itu akan dilihat oleh SMI di mana proyeknya, dibangun tahun berapa, kerusakannya seperti apa, itu datanya semua diperiksa dan harus dipersiapkan," ujarnya.
Dampak ke Ekonomi Warga Jabar
Perbaikan jalan dan jembatan dinilai berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Distribusi barang yang lebih cepat dan lancar menekan biaya angkut, terutama untuk komoditas yang cepat rusak.
Daddy menyoroti indeks infrastruktur Jabar yang masih berada di kisaran 61, jauh dari target yang ditetapkan.
"Karena kan ada barang-barang yang makin lama angkutnya makin cepat busuk. Sementara indeks infrastruktur kita masih 61 koma yang artinya masih menganga begitu besar dari target," ucapnya.
Total Utang Jabar Capai Rp 7,4 Triliun hingga 2029
Pinjaman baru ini menambah kewajiban utang Jawa Barat. Daddy mengakui masih ada beban utang dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di periode pemerintahan sebelumnya untuk pemulihan pasca-COVID-19.
Dengan penambahan tersebut, total utang yang menjadi beban Jabar sekitar Rp 7,4 triliun dengan tenor pembayaran hingga 2029, atau di akhir pemerintahan Dedi Mulyadi.
"Jadi pemerintahan sekarang mencoba pinjamannya selesai di akhir masa jabatan, sesuai regulasi. Kenapa pemerintahan sebelumnya bisa? Karena COVID-19 ada relaksasi jadi diperbolehkan dan diberi delapan tahun," katanya.
Fiskal Daerah Dinilai Masih dalam Koridor
Meski beban utang membengkak, Daddy menilai kondisi fiskal daerah masih memungkinkan. Pemerintah pusat, menurut dia, juga menilai langkah pinjaman ini masih dalam jalur yang tepat.
"Kalau lihat persentasenya, dianggap masih masuk. Kemendagri juga menganggap masih masuk dalam koridor," ucapnya.
