CIANJUR — Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur, Ruhli Solehudin, mengatakan pihaknya masih memberdayakan sekitar 1.500 guru honorer yang tersebar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri. Mereka digaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kebijakan ini, menurut Ruhli, merupakan langkah antisipasi terhadap rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini belum ada surat resmi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme detail penataan tersebut.
"Kami masih menunggu regulasi lanjutan terkait penataan tenaga honorer di daerah," kata Ruhli di Cianjur, Senin.
Sebagian besar dari ribuan guru honorer itu telah mengabdi lama di sekolah negeri, namun belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian status kepegawaian mereka.
Ruhli mengakui bahwa kebutuhan tenaga pengajar di sekolah masih tinggi karena banyak guru yang memasuki masa pensiun. Tanpa guru honorer, proses belajar mengajar di sejumlah wilayah dikhawatirkan terganggu.
"Banyaknya guru yang memasuki masa pensiun membuat sekolah tetap membutuhkan keberadaan guru honorer untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa terutama di sekolah negeri di Cianjur," ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Cianjur berjanji akan terus memperjuangkan nasib para guru honorer. Langkah yang paling mungkin adalah mengangkat mereka secara bertahap menjadi PPPK paruh waktu, sesuai aturan yang berlaku.
“Selama ini ribuan guru honorer tersebar di setiap kecamatan yang ada di Cianjur, karena sekolah masih membutuhkan mereka akibat kekurangan guru di sejumlah wilayah, kami akan berupaya mereka mendapat kepastian,” kata Ruhli.
Sembari menunggu kepastian, Disdikpora meminta para guru honorer tetap menjalankan tugas seperti biasa. Pemerintah daerah disebut terus mencari solusi terbaik agar mereka tetap diberdayakan sambil menanti kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.