KARAWANG — Alokasi dana hibah untuk partai politik (parpol) di Kabupaten Karawang diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran yang semula dipatok Rp6,2 miliar pada 2025, justru merangkak naik menjadi Rp6,5 miliar dalam proyeksi tahun anggaran berikutnya.
Kenaikan sebesar Rp300 juta ini memicu reaksi keras dari praktisi hukum sekaligus pemerhati kebijakan publik Karawang, Asep Agustian. Pria yang akrab disapa Askun ini menilai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karawang telah bertindak ceroboh dalam menyusun prioritas anggaran daerah.
Menurut Askun, langkah Kesbangpol menambah jatah untuk parpol tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Ia menyoroti adanya kontradiksi di mana pemerintah daerah sedang menggaungkan penghematan, namun justru mempertebal kantong organisasi politik.
“Kalau saya menilai teramat gegabah Kesbangpol ini memberikan hibah untuk parpol itu cukup signifikan. Sementara yang lain di efisiensi. Enggak tahu ini pola pikir kepala Kesbangpol Karawang ini teramat ceroboh dan luar biasa seolah-olah mendewakan kepada parpol wakil rakyat,” ujar Askun, Selasa (05/05/26).
Ia menambahkan bahwa kenaikan ini terasa ironis mengingat status anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Askun mempertanyakan sensitivitas para pemangku kebijakan terhadap kondisi pegawai dan warga yang terdampak kebijakan efisiensi di berbagai sektor.
“Dia menjadi wakil rakyat duduk di sana itu pemilihan atas rakyat. Sementara rakyatnya berteriak karena semua serba naik, lalu para pegawai yang ada di Kabupaten Karawang dan se-Indonesia di efisiensi. Dari Rp6,2 miliar menjadi Rp6,5 miliar ini luar biasa naiknya, bukannya diefisiensi namanya tapi malah ditambah,” tegasnya.
Sorotan tajam Askun juga mengarah pada perbandingan angka hibah untuk sektor lain yang jauh lebih kecil. Ia mencatat adanya ketimpangan yang mencolok antara anggaran partai politik dengan dana untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) serta program keamanan sosial.
Berdasarkan rincian yang ada, anggaran untuk pos lainnya justru terlihat sangat minim:
“Kesbangpol ini luar biasa, sementara yang lain dikecilkan. Kenapa yang lain diefisiensi tapi yang ini dilanjutkan. Wakil rakyat itu bukan milikmu, uang hibah itu bukan sekarepmu dewek (sesuka hatimu sendiri). Mohon untuk dievaluasi kembali,” pungkas Askun.
Hingga laporan ini disusun, pihak Kesbangpol Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait dasar kajian kenaikan anggaran hibah parpol tersebut maupun respons atas kritik yang disampaikan masyarakat.