BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memulai langkah besar untuk menata wajah perkotaan dengan menghapus jaringan kabel udara yang semrawut. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menginstruksikan peralihan total seluruh infrastruktur telekomunikasi dan listrik ke sistem bawah tanah (underground) paling lambat tahun 2029.
Keputusan ini diambil menyusul banyaknya keluhan terkait kabel yang bergelantungan tidak beraturan di ruang publik. Selain merusak pemandangan kota, kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga dan pengguna jalan di berbagai wilayah Jawa Barat.
Kawasan Gedung Sate di Bandung dipilih sebagai titik awal atau etalase proyek pembenahan ini. Gubernur menekankan bahwa pusat pemerintahan harus menjadi contoh standar penataan sebelum direplikasi ke wilayah lain, termasuk kawasan industri strategis seperti Karawang.
“Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan di jalan-jalan kota. Itu merusak wajah kota dan sangat berbahaya. Kita mulai dari pusat dulu, dari Gedung Sate sebagai simbol. Kalau di sana sudah tertata rapi, daerah-daerah lain di Jawa Barat wajib mengikuti standar yang sama,” ujar KDM saat memberikan keterangan pers di Bandung, Selasa (5/5/2026).
Penataan ini tidak hanya mengejar aspek estetika semata. KDM menjelaskan bahwa kabel yang semrawut merupakan bom waktu yang rawan memicu hubungan arus pendek listrik, kebakaran, hingga kecelakaan fatal bagi pengendara motor yang terjerat kabel menjuntai.
Aspek efisiensi pengerjaan infrastruktur juga menjadi sorotan utama dalam kebijakan ini. Pemprov Jabar akan menerapkan sistem integrasi pekerjaan untuk menyudahi praktik bongkar-pasang trotoar yang sering dikeluhkan masyarakat karena pemborosan anggaran dan mengganggu kenyamanan.
“Tidak boleh lagi ada ego sektoral di lapangan. Trotoar yang baru dibangun jangan sampai dibongkar lagi hanya karena pemasangan kabel. Semua harus masuk dalam satu sistem terpadu sejak awal. Saya instruksikan tidak ada lagi praktik gali-tutup lubang yang merusak kenyamanan masyarakat,” tegas KDM.
Dalam merealisasikan target ambisius ini, Pemprov Jabar segera menggandeng sejumlah operator telekomunikasi serta asosiasi terkait. Kerja sama ini bertujuan untuk menyamakan frekuensi teknis dalam pembangunan infrastruktur bawah tanah yang terintegrasi.
Gubernur juga mewanti-wanti seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk segera menyelaraskan pola penataan mereka. Langkah ini diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan kualitas infrastruktur antarwilayah, sekaligus memastikan standar kota modern dapat dirasakan merata oleh seluruh warga Jawa Barat pada 2029 mendatang.