Pencarian

KPM di Jawa Barat Jangan Panik, Bansos PKH Tahap 2 Masih Cair, Ini Tanda Status Aman yang Muncul di Aplikasi

Jumat, 26 Juni 2026 • 16:02:31 WIB
KPM di Jawa Barat Jangan Panik, Bansos PKH Tahap 2 Masih Cair, Ini Tanda Status Aman yang Muncul di Aplikasi
KPM PKH di Jawa Barat dapat memantau status pencairan bansos tahap 2 melalui aplikasi resmi.

BANDUNG — Rasa khawatir mulai menyelimuti sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Barat. Pasalnya, menjelang akhir Juni 2026, sejumlah beredar kabar yang membuat penerima bertanya-tanya mengenai kelanjutan pencairan bansos tahap 2. Namun, pemerintah memastikan bahwa proses penyaluran masih berjalan dan KPM tidak perlu panik.

Indikator Status Aman di Aplikasi

KPM dapat memeriksa sendiri status penerimaan mereka melalui aplikasi atau kanal resmi yang disediakan. Tanda utama yang menunjukkan status aman adalah munculnya keterangan "Sedang Proses Penyaluran" pada data penerima. Jika keterangan ini sudah muncul, artinya data KPM telah lolos verifikasi dan tinggal menunggu jadwal pencairan sesuai mekanisme di masing-masing daerah.

Proses Bertahap hingga Akhir Juni

Penyaluran bansos PKH tahap 2 dilakukan secara bertahap oleh PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Faktor teknis seperti pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan validasi rekening kerap menjadi penyebab perbedaan waktu cair antar wilayah. Oleh karena itu, KPM diimbau untuk bersabar dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya.

Yang Harus Dilakukan Jika Status Belum Berubah

Bagi KPM yang status di aplikasi masih menunjukkan "Belum Diproses", langkah pertama yang disarankan adalah menghubungi pendamping sosial PKH di kelurahan atau desa masing-masing. Pendamping dapat membantu mengecek kendala administrasi yang mungkin terjadi, seperti NIK ganda atau rekening yang tidak aktif. Jangan sampai KPM menjadi sasaran penipuan dengan iming-iming percepatan pencairan.

Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial juga terus melakukan koordinasi dengan pusat untuk memastikan seluruh KPM yang berhak menerima bantuan tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada informasi resmi dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat agar tidak terjebak hoaks yang justru merugikan.

Bagikan
Sumber: radarbogor.jawapos.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks