BANDUNG — Tren kelam kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat kian mengkhawatirkan. Hingga Mei 2026, tercatat sudah 371 kasus baru, hampir menyamai separuh total kasus setahun penuh sebelumnya. Angka ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan.
Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah tragedi yang menimpa YTR (29), warga yang diduga disekap oleh kekasihnya, Taufik Hidayat, selama hampir tiga tahun. Akibatnya, korban menderita kerusakan fisik serius di berbagai bagian tubuh dan hingga kini masih menjalani perawatan medis intensif.
Data Berbeda dari Dua Lembaga, Tren Sama-sama Naik
Berdasarkan data SIMFONI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), angkanya jauh lebih besar. Tercatat 1.161 kasus pada 2024, lalu naik menjadi 1.367 kasus pada 2025. Meski ada perbedaan angka akibat metode pencatatan, keduanya menunjukkan pola kenaikan yang konsisten.
Kepala DP3AKB Jawa Barat Siska Gerfianti menegaskan bahwa setiap kasus kekerasan memiliki karakteristik dan dampak psikologis yang berbeda. “Setiap individu memiliki tingkat ketahanan psikologis serta persepsi yang berbeda-beda terhadap trauma, sehingga dampak satu kasus tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan kasus lainnya,” ujarnya.
Empat Aksi Utama dalam Program Jabar Cekas
Pemprov Jawa Barat tidak tinggal diam. Untuk memutus rantai kekerasan, pemerintah mengandalkan dua program unggulan: Jabar Cekas (Jawa Barat Berani Cegah Tindakan Kekerasan) dan Puspaga. Program ini dirancang untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki keberanian kolektif melalui empat aksi utama.
Keempat aksi tersebut adalah berani berbicara dan melapor, berani menolak, berani melawan, serta berani melindungi korban. Melalui penguatan edukasi dan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat bertindak lebih proaktif dalam melaporkan setiap indikasi tindak kekerasan.
Mengapa Angka Terus Naik?
Kenaikan kasus tidak selalu berarti kekerasan bertambah. Sebagian pengamat menilai hal ini bisa jadi disebabkan oleh meningkatnya keberanian korban untuk melapor. Namun, tingginya angka tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Pemprov Jabar terus mendorong penguatan sistem perlindungan di seluruh wilayah. Langkah pencegahan yang lebih masif pun terus digencarkan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya minim akses terhadap layanan pengaduan.
