KUNINGAN — Ketua DPC PKB Kuningan H Ujang Kosasih menegaskan, penolakan terhadap geothermal bukan pandangan personal pengurus, melainkan hasil kesepakatan bulat dalam Muskercab. Ujang yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kuningan meminta Fraksi PKB menyampaikan sikap partai melalui forum dan mekanisme kelembagaan.
Menurut Ujang, keberatan PKB berangkat dari kekhawatiran atas potensi dampak lingkungan yang bisa dirasakan masyarakat. Soal utama yang disorot adalah keberlangsungan sumber daya air di Kuningan.
Gunung Ciremai dipandang punya arti strategis bagi masyarakat, bukan sekadar kawasan alam. Ujang menyebut gunung itu sebagai penyangga ketersediaan air yang selama ini dinikmati warga Kuningan.
Setiap rencana pemanfaatan kawasan tersebut, menurutnya, harus mempertimbangkan risiko ekologis secara serius. Ia mengingatkan ketersediaan air perlu dijaga agar tidak terancam kegiatan eksplorasi.
"Secara institusional, PKB menolak geothermal di Kabupaten Kuningan. Ini sudah menjadi kesepakatan bulat seluruh pengurus DPC maupun DPAC. Kami menolak eksplorasi Gunung Ciremai untuk kepentingan geothermal," tegas Ujang.
Meski demikian, kekhawatiran soal kemungkinan penurunan debit air masih memerlukan kajian dan pembuktian teknis yang bisa dipertanggungjawabkan. Ujang menyampaikan hal itu secara terbuka.
"Alhamdulillah, hari ini Kuningan memiliki ketersediaan air yang berlimpah karena Gunung Ciremai. Pertanyaannya, apakah dengan adanya geothermal, ketersediaan air itu bisa tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat? Perkiraan kami, kegiatan tersebut berpotensi mengurangi debit air. Belum lagi kemungkinan dampak lainnya," ujarnya.
Dalam menjelaskan dasar penolakan, Ujang mengutip prinsip yang kerap disampaikan kalangan ulama. Mencegah kemudaratan, katanya, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.
Prinsip itu menjadi pertimbangan PKB dalam menyikapi rencana eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Ciremai. Partai menilai risiko ekologis perlu dihitung lebih dulu sebelum manfaat apa pun diambil.
PKB berencana menyiapkan tim yang akan memaparkan berbagai pertimbangan kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar sikap partai tidak berhenti sebagai pernyataan politik.
Tim tersebut diharapkan menjelaskan potensi risiko yang menjadi dasar keberatan PKB. Dengan begitu, warga bisa memahami alasan penolakan secara utuh, bukan hanya dari sisi politik.
Di sisi lain, Ujang meminta Fraksi PKB di DPRD Kuningan menyampaikan sikap partai melalui forum dan mekanisme kelembagaan. Keputusan Muskercab diharapkan menjadi pijakan bagi langkah politik fraksi.
"Fraksi harus menyampaikan sikap partai ini kepada DPRD. Ini merupakan keputusan institusi PKB, sehingga harus menjadi sikap bersama yang diperjuangkan melalui jalur kelembagaan," tandasnya.
Dengan langkah itu, penolakan PKB terhadap geothermal Gunung Ciremai diharapkan tidak berhenti di level pernyataan. Partai mendorong agar sikap tersebut diperjuangkan lewat jalur resmi di DPRD Kuningan.