BOGOR — Kabar yang menyebut aset tanah milik PT BSS di kawasan Cijeruk, Kabupaten Bogor, diblokir oleh Menteri Keuangan langsung ditepis oleh pihak manajemen. Perusahaan menegaskan tidak ada proses pemblokiran aset seperti yang diisukan belakangan ini.
Informasi soal pemblokiran aset itu pertama kali mencuat di sejumlah grup percakapan dan media sosial. Tanah yang disebut-sebut berlokasi di wilayah Cijeruk itu dikabarkan terkena sanksi dari pemerintah pusat.
Namun, pihak PT BSS menyatakan kabar tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Mereka meminta publik untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
Dalam pernyataan resminya, manajemen PT BSS mengklarifikasi bahwa tidak ada surat resmi atau pemberitahuan dari Kementerian Keuangan terkait pemblokiran aset tanah di Bogor. Perusahaan menyebut seluruh dokumen kepemilikan tanah tersebut masih dalam kondisi sah dan baik.
“Tidak benar ada pemblokiran. Aset kami di Cijeruk dalam status normal dan tidak ada masalah hukum,” demikian pernyataan yang diterima dari pihak perusahaan, Selasa lalu.
PT BSS menyatakan akan menempuh jalur hukum jika isu pemblokiran ini terus digulirkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka menganggap isu ini sengaja dihembuskan untuk mengganggu operasional dan reputasi perusahaan.
Perusahaan juga telah berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menelusuri sumber pertama penyebaran kabar tersebut. Langkah ini diambil agar isu serupa tidak kembali muncul di kemudian hari.
Manajemen PT BSS mengimbau warga Bogor dan sekitarnya untuk lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama yang menyangkut aset perusahaan. Verifikasi silang ke instansi terkait dinilai penting sebelum menyebarkan berita.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan atau instansi terkait soal isu yang beredar di masyarakat.