JAWA BARAT — Warga negara Amerika Serikat berinisial SR (34) dideportasi dari Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, pada Kamis (12/11/2026) pukul 21.20 Wita. Pria itu dipulangkan setelah kedapatan memasarkan tanah seluas 54 are di Kecamatan Kintamani, Bangli, yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Kasusnya bermula dari video promosi berbahasa Inggris yang beredar di Facebook pada akhir Juli 2026.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menindak SR berdasarkan hasil pengawasan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Aktivitas pemasaran lahan dinilai melanggar ketentuan izin tinggal yang dimiliki SR selama berada di Indonesia.
Tindakan administratif berupa deportasi dijatuhkan dengan dasar Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kepala Imigrasi Denpasar, R Haryo Sakti, menyebut penindakan itu bagian dari pengawasan rutin terhadap warga negara asing di Bali.
Berawal dari Video Promosi Tanah di Facebook
Kasus SR mencuat setelah video promosi tanah seluas 54 are di Kecamatan Kintamani beredar di Facebook pada akhir Juli 2026. Dalam video berbahasa Inggris, SR menawarkan lahan dengan pemandangan pegunungan kepada calon investor, pengembang vila, maupun hotel.
SR bahkan mengaku butuh waktu sekitar lima tahun untuk meyakinkan pemilik lahan agar bersedia menjual tanah tersebut. Imigrasi Denpasar kemudian melayangkan panggilan klarifikasi pada 30 Juli 2026, tetapi SR tidak memenuhinya.
Petugas lantas menyiapkan pemanggilan lanjutan sambil mendalami kesesuaian kegiatan SR dengan izin tinggalnya. Dari pendalaman itu, aktivitas pemasaran lahan dinilai melanggar aturan keimigrasian.
Imigrasi Tegaskan Aturan bagi WNA di Bali
Haryo menegaskan setiap warga negara asing wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "Penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali serta sebagai komitmen Imigrasi untuk Rakyat," ujarnya, Jumat (13/11/2026), dikutip dari detikBali.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menyatakan pengawasan terhadap orang asing di Pulau Dewata akan terus diperketat. "Kami mendukung penuh langkah tegas jajaran Imigrasi Denpasar dalam menindak setiap pelanggaran keimigrasian. Keberadaan orang asing di Bali harus memberikan manfaat positif serta tetap menghormati aturan yang berlaku. Pengawasan dan penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten dan profesional demi menjaga Bali tetap aman dan kondusif," kata Ramdhani.
Dampak bagi Pemilik Lahan dan Investor
Kintamani termasuk kawasan yang diminati pembeli lahan karena lanskap pegunungan dan udara sejuknya. Namun transaksi tanah di sana tetap tunduk pada aturan kepemilikan lahan bagi warga asing serta kesesuaian izin tinggal pemasar.
Bagi traveler yang berencana membeli atau bermitra atas properti di Bali, kasus SR menjadi pengingat untuk memverifikasi status lahan dan legalitas perantara. Informasi terkini soal prosedur kepemilikan properti bagi WNA dapat dikonfirmasi ke kantor pertanahan setempat atau konsultan hukum berizin.
Deportasi SR melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menutup rangkaian penindakan yang berlangsung sejak Juli 2026. Imigrasi Bali menyatakan pengawasan serupa akan berlanjut di kawasan wisata lain.
