BANDUNG — Kegiatan yang diinisiasi Disdik Jabar itu mempertemukan jajaran bidang pembinaan pendidikan, Balai Tikomdik, KCD Wilayah I sampai XIII, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK/SLB, hingga para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kehumasan. Koordinator Humas dan Kerja Sama Disdik Jabar Dewi Nuraini turut hadir dalam forum tersebut.
Mengapa Kehumasan Pendidikan Jadi Sasaran Penguatan
Hendra menilai arus media sosial yang masif membuat pengelola informasi di lingkungan pendidikan menghadapi tekanan berbeda dibanding satu dekade lalu. Informasi bergerak cepat, dan kesalahan merespons bisa langsung memicu polemik di ruang publik.
Karena itu, insan humas dituntut menyajikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan bertanggung jawab. Empat syarat itu disebut Hendra sebagai fondasi sebelum sebuah pesan dilepas ke masyarakat.
Bukan Sekadar Menyebar Data
Dalam paparannya, Hendra memisahkan dua hal yang sering dicampur: membagikan informasi dan merawat kepercayaan. Menurutnya, kehumasan yang baik bekerja pada level kedua.
"Pengelolaan kehumasan bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan publik. Diperlukan kemampuan komunikasi yang baik, kreativitas, serta kepekaan dalam merespons perkembangan informasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima masyarakat secara positif," ujar Hendra di hadapan peserta.
Pernyataan itu menempatkan kreativitas dan kepekaan sebagai kompetensi teknis, bukan pelengkap. Dua hal tersebut menentukan apakah pesan institusi diterima atau justru memantik resistensi.
Daya Tangkal terhadap Hoaks di Lingkungan Sekolah
Sinergi antara Polda Jabar dan Disdik Jabar diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelola informasi secara profesional. Targetnya, komunikasi publik di sektor pendidikan bersifat edukatif dan informatif sekaligus punya daya tangkal terhadap sebaran hoaks.
Kerja sama ini menyasar struktur humas yang tersebar luas: 13 KCD, balai diklat, hingga tingkat sekolah. Jangkauan itu membuat pesan yang salah satu arah bisa tiba di ratusan satuan pendidikan dalam waktu singkat.
Polda Jabar berharap kapasitas para pengelola informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Jabar meningkat setelah forum tersebut. Tidak ada keterangan soal jadwal lanjutan atau bentuk pendampingan berikutnya dari kegiatan bertema public trust itu.
