BANDUNG — Data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diperbarui Senin (9/11/2026) menempatkan Jawa Barat di posisi teratas daftar provinsi dengan korban PHK terbanyak. Angka 14.694 pekerja itu setara sekitar seperlima dari total PHK nasional.
Posisi kedua ditempati Banten dengan 8.649 pekerja, disusul Jawa Tengah 6.860 pekerja dan Jawa Timur 6.574 pekerja. DKI Jakarta melengkapi lima besar dengan 5.360 pekerja terkena PHK.
Sepuluh Provinsi Menyumbang 81% Kasus PHK Nasional
Selain provinsi di Pulau Jawa, PHK juga terjadi di daerah sentra tambang dan komoditas. Kalimantan Timur mencatat 3.971 pekerja, Kalimantan Selatan 3.596 pekerja, Sumatera Utara 3.484 pekerja, Sulawesi Tengah 2.924 pekerja, dan Sulawesi Selatan 2.767 pekerja.
Sepuluh provinsi dengan angka PHK tertinggi itu menyumbang 58.879 kasus, atau sekitar 81% dari total nasional. Konsentrasi PHK di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan tekanan industri padat karya dan sektor komoditas masih berlanjut.
Laju PHK Meningkat Tajam pada Juli–Oktober 2026
Hingga Juni 2026, Kemnaker mencatat 32.389 pekerja terkena PHK. Dalam empat bulan berikutnya, jumlah korban bertambah hampir 40.000 orang — lebih banyak daripada total enam bulan pertama.
Sebagai pembanding, sepanjang 2025 tercatat 88.519 pekerja terkena PHK. Dengan sisa dua bulan di 2026, angka nasional berpotensi mendekati atau melampaui capaian tahun lalu jika laju PHK tidak melandai.
Angka 72.336 Bukan Seluruh Pekerja yang Kehilangan Kerja
Data PHK dihimpun melalui laporan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan masih dapat berubah karena diperbarui setiap bulan. Kemnaker melakukan deduplikasi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK).
Instansi itu tidak menghitung pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Karena itu, angka 72.336 hanya mencerminkan pekerja yang melaporkan PHK ke dalam sistem, bukan seluruh pekerja yang kehilangan pekerjaan di Indonesia.
Bagi pekerja yang terdampak, laporan ke sistem JKP menjadi jalur untuk mengakses manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Pekerja di Jawa Barat yang mengalami PHK disarankan memastikan laporan perusahaan ke sistem Kemnaker sudah tercatat agar hak manfaat tidak terhambat.
