SUMEDANG — Persoalan pertanahan di dua desa tersebut tidak bisa diselesaikan secara terburu-buru. Dony menyebut penyelesaiannya melibatkan kewenangan kementerian sekaligus status lahan yang sebelumnya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) PT Subur Setiadi.
Karena itu, Pemkab Sumedang akan membawa aspirasi warga kepada kementerian terkait. Tujuannya mencari kemungkinan penyelesaian yang sesuai dengan regulasi, bukan sekadar memenuhi tuntutan warga di permukaan.
Mengapa Konflik Lahan Cimarias-Cinangerang Butuh Waktu Panjang
Menurut Dony, kompleksitas persoalan terletak pada pertemuan antara kepentingan masyarakat dan ketentuan hukum yang mengatur status tanah. Pemerintah daerah tidak bisa memutuskan sendiri tanpa dasar kewenangan yang jelas.
"Persoalannya cukup kompleks. Kami akan terus mengupayakan koordinasi dengan kementerian agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, memberikan harapan kepada masyarakat, tetapi tetap sesuai aturan," ujar Dony.
Ia menekankan agar proses penyelesaian tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Setiap langkah tetap harus mengacu pada aturan dan keputusan pihak yang memiliki kewenangan.
Warga yang Memenuhi Syarat Diharapkan Dapat Akses Kelola Tanah
Dony berharap masyarakat yang memenuhi persyaratan nantinya memiliki kesempatan memperoleh akses pengelolaan tanah sesuai mekanisme yang berlaku. Aspirasi warga, katanya, perlu diperjuangkan melalui jalur yang tepat agar hasil akhirnya memiliki dasar hukum yang kuat.
Bagi Pemkab Sumedang, persoalan lahan tidak semata-mata menyangkut status kepemilikan atau penguasaan tanah. Penyelesaiannya diharapkan membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani serta penggarap.
Dony mengaitkan upaya reforma agraria dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan pertanahan diharapkan memberi manfaat nyata tanpa mengabaikan ketentuan hukum.
Peringatan soal Lereng Curam: Tanam Tanaman Keras, Hindari Erosi
Faktor lingkungan juga menjadi perhatian dalam pembahasan pemanfaatan lahan di kedua desa. Dony mengingatkan, apabila redistribusi tanah memungkinkan, penggunaannya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, termasuk tingkat kemiringan tanah.
Pada lahan dengan kemiringan curam, warga didorong menanam tanaman keras yang memiliki sistem perakaran kuat. Pola pemanfaatan itu dinilai penting untuk menekan risiko erosi dan longsor.
"Tanah harus menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, tetapi pemanfaatannya juga harus menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai upaya meningkatkan ekonomi justru menimbulkan risiko bencana bagi warga," tegasnya.
Warga Diminta Jaga Kondisi Kondusif Selama Proses Berjalan
Dony meminta warga tetap menjaga situasi kondusif selama proses penyelesaian berlangsung. Tahapan yang harus dilalui perlu dihormati agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pemkab Sumedang selanjutnya akan melanjutkan komunikasi dengan kementerian terkait. Pemerintah daerah berharap upaya tersebut menghasilkan jalan keluar bagi persoalan lahan Cimarias dan Cinangerang, dengan tetap menyeimbangkan kepentingan warga, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan.
