JAWA BARAT — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan 70 juta anak Indonesia memerlukan perlindungan dari risiko kecerdasan buatan yang semakin masuk ke ekosistem digital mereka. Pernyataan itu disampaikan Meutya saat menghadiri Sidang Umum ke-81 PBB di New York, Selasa (22/9). Pemerintah mendorong tata kelola AI global yang menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas, bukan tanggung jawab sepihak orang tua.
Pemerintah Indonesia menilai perlindungan anak di ruang digital tidak bisa lagi diserahkan pada mekanisme algoritma atau kesadaran orang tua semata. Meutya Hafid menegaskan negara, platform teknologi, industri, sekolah, dan komunitas internasional harus memikul tanggung jawab masing-masing.
Pernyataan itu muncul di tengah ekspansi layanan berbasis AI yang makin agresif menyasar pengguna muda Indonesia, mulai dari chatbot, konten rekomendasi, hingga aplikasi edukasi. Regulator menilai kerangka perlindungan yang ada belum cukup mengantisipasi risiko baru seperti deepfake dan penyalahgunaan AI untuk materi kekerasan seksual terhadap anak.
Mengapa 70 Juta Anak Jadi Fokus Utama
Menkomdigi Meutya Hafid menyoroti bahwa anak-anak Indonesia akan tumbuh dan menjalani hidup dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi AI. Teknologi ini membuka peluang pengembangan potensi, tetapi sekaligus memunculkan risiko yang tidak bisa diabaikan.
Menurut Meutya, keselamatan dan hak anak harus dipastikan sejak tahap awal, bukan setelah risiko terjadi. Pendekatan reaktif dinilai terlalu lambat untuk teknologi yang bergerak lintas batas dan berevolusi cepat.
"Anak-anak kita akan hidup semakin dekat dengan AI. Karena itu, keselamatan dan hak anak harus kita pastikan sejak awal, bukan setelah risikonya terjadi," ujar Meutya dalam keterangan resminya, Selasa (22/9).
Ia menekankan keselamatan anak tidak bisa diserahkan kepada algoritma. Tanggung jawab perlu dibagi antara pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional.
"Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing," katanya.
Forum PBB dan Koalisi Global
Meutya menghadiri forum bertajuk Protecting Children's Right Facing Artificial Intelligence: The Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI as an Operational Tool yang digelar PBB. Forum tersebut dipimpin Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Dalam forum itu, ia membahas langkah konkret agar perkembangan AI tidak mengorbankan keselamatan dan hak anak. Indonesia tercatat sebagai bagian dari Global Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI.
Koalisi tersebut melibatkan negara, entitas sistem PBB, organisasi masyarakat sipil, perusahaan teknologi, pendidik, akademisi, serta pakar keselamatan dan hak anak. Kolaborasi lintas negara dinilai penting karena perkembangan AI berlangsung melampaui batas yurisdiksi.
Roadmap 2026-2027 dan Agenda Konkret
Koalisi meluncurkan roadmap 2026-2027 pada forum tersebut. Dokumen ini memuat sejumlah agenda, mulai dari penguatan keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, akuntabilitas, pengembangan standar pengujian, literasi AI, hingga penanganan penyalahgunaan AI untuk menghasilkan materi kekerasan seksual terhadap anak dan deepfake.
Bagi pelaku industri digital di Indonesia, agenda ini berpotensi mendorong kewajiban baru pada tahap desain produk. Platform yang menyasar pengguna anak kemungkinan perlu menyesuaikan mekanisme moderasi, verifikasi usia, dan pelaporan konten agar selaras dengan standar pengujian yang tengah disusun koalisi.
Meutya melihat pembentukan tata kelola AI perlu memastikan kepentingan dan hak anak menjadi bagian dari pembahasan global. Indonesia ingin memastikan suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses tersebut.
"Dunia sedang menentukan aturan main AI. Indonesia ingin memastikan suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses itu," tutup Meutya.
Apa Dampaknya bagi Pengguna dan Industri Lokal
Bagi orang tua dan pengguna smartphone aktif, agenda koalisi ini menjadi sinyal bahwa perlindungan anak di aplikasi berbasis AI akan bergeser dari imbauan menjadi kewajiban platform. Literasi AI bagi keluarga diproyeksikan masuk ke dalam kerangka kebijakan yang lebih formal.
Bagi startup dan pelaku bisnis digital, arah kebijakan ini membuka kebutuhan kepatuhan baru sekaligus peluang pasar di segmen keamanan anak, verifikasi usia, dan moderasi konten berbasis AI. Investor yang membidik sektor edutech dan platform konsumen anak perlu mencermati roadmap 2026-2027 sebagai acuan risiko regulasi ke depan.
