BANDUNG — Ketergantungan pada layanan digital di lingkungan Pemerintah Kota Bandung kini berbanding lurus dengan risiko kebocoran data. Lewat Sosialisasi Security Awareness, Diskominfo Kota Bandung mengajak seluruh aparatur memperlakukan data sebagai aset penting yang wajib diamankan, bukan sekadar dokumen administrasi.
Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yusuf Cahyadi, menyebut kegiatan ini digelar untuk membangun kesiapsiagaan perangkat daerah dalam menghadapi serangan siber sekaligus menjamin keamanan data warga yang tersimpan dalam sistem pemerintahan.
Ancaman Siber Tak Lagi soal Server, tapi Data Warga
Transformasi digital di tubuh pemkot memang mempercepat pelayanan, tetapi di sisi lain membuka celah bagi peretas. Data kependudukan, riwayat layanan kesehatan, hingga dokumen perizinan warga menjadi sasaran empuk jika pengelolaannya longgar.
Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Rindy, memaparkan sejumlah langkah teknis yang dinilai krusial untuk menutup celah tersebut. Pengamanan kredensial, penerapan multi-factor authentication (MFA), penggunaan VPN, hingga pembaruan perangkat lunak secara berkala disebut mampu menekan potensi peretasan secara signifikan.
JabarProv-CSIRT: Jalur Pelaporan saat Insiden Terjadi
Yang tidak kalah penting, aparatur daerah perlu tahu persis kemana harus melapor ketika sistemnya dibobol. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Asep Denny Surbakti, membagikan praktik penanganan insiden lewat layanan JabarProv-CSIRT.
Mekanismenya mencakup pelaporan dan penanganan awal insiden, koordinasi lintas instansi, hingga vulnerability assessment dan penetration testing untuk menemukan titik lemah sistem. Kapasitas sumber daya manusia juga terus ditingkatkan agar setiap perangkat daerah punya tim tanggap darurat siber sendiri.
Kepala Diskominfo: Bukan Tugas Satu Dinas
Kepala Diskominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, menegaskan pengamanan siber tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Butuh sinergi semua pihak mulai dari pimpinan dinas hingga staf teknis di lapangan.
"Pengamanan siber tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi atau satu individu saja. Dibutuhkan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi oleh seluruh stakeholder," kata Henryco dalam siaran pers, Rabu.
Ia menambahkan, setiap aparatur punya peran penting dalam menjaga keamanan akun dan mengelola kata sandi secara berkala. Hal sederhana seperti rutin mengganti kata sandi dan tidak berbagi kredensial ke sesama rekan kerja menjadi tembok pertahanan paling dasar yang kerap diabaikan.
Melalui penguatan ini, Pemkot Bandung berharap seluruh perangkat daerah aktif menjaga keamanan data sehingga layanan publik berbasis digital tetap aman, andal, dan tepercaya bagi warga.
