BANDUNG — Target pajak daerah Rp2 triliun pada 2026 menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkab Bandung. Hingga Agustus lalu, angka yang terkumpul baru menyentuh 56 persen, sehingga dibutuhkan tambahan sekitar Rp880 miliar dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan jajarannya terus berupaya menggenjot penerimaan dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ia mencontohkan dirinya sendiri rutin membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab warga.
"Dengan membayar pajak sebagai wajib pajak, termasuk saya juga membayar pajak, tentunya ini akan bisa membantu untuk perkembangan dan pembangunan Kabupaten Bandung yang kita cintai ini," ujarnya di Bandung, Rabu.
Target Naik Dua Kali Lipat dari Awal Periode Kepemimpinan
Angka target yang dipasang tahun ini memang jauh lebih tinggi dibanding awal masa kepemimpinan Dadang Supriatna. Pada periode pertama, target pajak daerah hanya berada di kisaran Rp960 miliar, kini melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi Rp2 triliun.
Lonjakan target ini menuntut kinerja ekstra dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta dukungan penuh dari para camat dan lurah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Pajak Daerah Jadi Sumber Utama Infrastruktur Jalan
Penerimaan yang masuk berasal dari berbagai sektor, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak perhotelan, hingga pajak tempat hiburan. Dana yang terkumpul nantinya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan pelayanan publik yang direncanakan bersama DPRD.
Salah satu pemanfaatan terbesar adalah melalui penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor atau dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tahun ini, alokasi dari provinsi mencapai Rp397 miliar dan diarahkan langsung untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung.
Insentif Guru Ngaji dan Program Prioritas Lainnya
Selain perbaikan jalan, pendapatan daerah juga dialokasikan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satunya adalah pemberian insentif bagi guru ngaji se-Kabupaten Bandung yang anggarannya mencapai Rp109 miliar.
Dadang berharap dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, target penerimaan hingga akhir 2026 dapat tercapai. Hal ini dinilai krusial untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan menjaga ritme pelayanan publik di Kabupaten Bandung.
