BANDUNG — Pemerintah pusat menempatkan pengembangan energi surya sebagai fondasi baru ketahanan energi nasional, bukan sekadar penambahan kapasitas pembangkit listrik. Program PLTS 100 GWp ini dirancang untuk memangkas ketergantungan pada energi fosil sekaligus menjadi motor penggerak industrialisasi dan investasi dalam negeri.
“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo dalam sambutannya di Gilimanuk, Selasa (25/8/2026).
Delapan Skenario Pengembangan: Dari PLTS Atap hingga Kawasan Industri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa program raksasa ini tidak akan dibangun dalam satu pola tunggal. Pemerintah menyiapkan delapan skenario pengembangan yang mencakup PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pembangkit yang secara khusus menyuplai kawasan industri dan kegiatan produktif.
Dari total kapasitas 100 GWp yang ditargetkan, sebanyak 30,97 GWp akan berasal dari PLTS skala besar yang masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). PLTS terapung menyumbang 10,72 GWp, sementara PLTS atap ditargetkan menghasilkan 9,35 GWp.
Eliminasi PLTU dan Dorongan Hilirisasi Jadi Kontributor Utama
Struktur program ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam bauran energi nasional. Pemerintah mengalokasikan 12,48 GWp dari program ini untuk mengeliminasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang selama ini mendominasi pasokan listrik tanah air.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan PLTS off-grid sebesar 4,36 GWp untuk kegiatan produktif di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik utama. Kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mendapatkan jatah 0,50 GWp, sementara PLTS nonatap untuk kawasan industri dialokasikan sebesar 7,49 GWp.
Permintaan Listrik Baru dari Kendaraan Listrik dan Kompor Induksi
Bagian terbesar dari program ini justru berasal dari penciptaan permintaan listrik baru. Pemerintah menghitung kebutuhan tambahan sebesar 24,13 GWp yang akan muncul dari aktivitas hilirisasi, penggunaan kendaraan listrik, kompor induksi, dan kebutuhan elektrifikasi lainnya.
Angka ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya membangun pembangkit, tetapi juga mendorong peralihan konsumsi energi di sisi pengguna. Dengan skenario ini, permintaan listrik yang tercipta dari aktivitas industri dan rumah tangga diharapkan mampu menyerap pasokan PLTS yang dibangun.
Pada tahap awal, sebanyak 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 MWp telah mulai dikerjakan di sejumlah wilayah Indonesia. Proyek-proyek ini menjadi fondasi bagi pencapaian target jangka panjang 100 GWp yang dicanangkan pemerintah.
