KARAWANG — Polemik Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) Jawa Barat 2026 memicu respons keras dari tingkat pusat. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa keluhan massal orang tua siswa akibat gangguan sistem pendaftaran harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar direspons dengan rotasi jabatan.
Mengapa Ganti Pejabat Tidak Cukup?
Hetifah menyatakan persoalan penerimaan siswa baru tidak bisa diselesaikan hanya dengan pergantian pejabat atau penonaktifan pihak tertentu. "Yang lebih penting adalah melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh agar masalah serupa tidak terus berulang setiap tahun," tegasnya dalam pernyataan yang dikutip, Senin (15/6).
Menurut legislator Senayan itu, layanan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, sistem pendaftaran yang andal, transparan, dan mudah diakses menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Kronologi: dari Protes Orang Tua hingga Penonaktifan Kepala UPTD
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan sementara Kepala UPTD Tikomdik Disdik Jabar. Langkah itu diambil setelah gelombang protes orang tua siswa meledak akibat berbagai kendala teknis dalam proses pendaftaran PCMB 2026.
Kendala teknis yang dilaporkan meliputi server lambat, situs tidak bisa diakses, hingga data peserta yang hilang saat proses unggah dokumen. Situasi ini memicu antrean panjang di sejumlah titik pendaftaran offline dan kemarahan di media sosial.
Apa yang Harus Dibenahi?
DPR menilai bahwa penonaktifan pejabat hanyalah solusi sementara yang tidak menyentuh akar masalah. Komisi X mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan audit sistem teknologi informasi pendaftaran secara menyeluruh.
Beberapa titik kritis yang perlu dievaluasi antara lain kapasitas server saat puncak pendaftaran, mekanisme uji coba sistem sebelum dibuka untuk publik, serta prosedur penanganan pengaduan yang cepat dan transparan. Tanpa perbaikan fundamental, DPR memperingatkan bahwa kekacauan serupa berpotensi terulang pada tahun ajaran mendatang.
Nasib Orang Tua dan Calon Siswa di Tengah Kekisruhan
Di lapangan, ribuan orang tua masih menunggu kepastian nasib pendaftaran anak mereka. Banyak yang mengaku sudah menghabiskan waktu berhari-hari untuk mencoba mengakses sistem, namun gagal karena error berulang. Sebagian bahkan harus bolak-balik ke sekolah tujuan untuk mencari informasi manual.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal perpanjangan pendaftaran atau mekanisme kompensasi bagi calon siswa yang terdampak gangguan teknis. Publik masih menunggu langkah konkret Pemprov Jabar setelah keputusan penonaktifan Kepala UPTD Tikomdik.
