CIMAHI — Ribuan warga mengantre di area Cimahi Techno Park untuk mendapatkan jatah bantuan pangan dari pemerintah. Mereka menerima paket beras dan minyak goreng yang merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026.
Pemerintah Kota Cimahi menggandeng Perum Bulog dalam pendistribusian bantuan ini. Total ada 41.387 penerima manfaat yang terdaftar dalam skema tersebut. Angka ini mencakup warga yang berhak menerima bantuan pangan dari pemerintah pusat melalui mekanisme CPP.
Total Bantuan: 827 Ton Beras dan 165 Ribu Liter Minyak Goreng
Berdasarkan data dari lapangan, volume bantuan yang disalurkan sangat besar. Untuk beras, pemerintah mengalokasikan sebanyak 827.740 kilogram. Sementara itu, minyak goreng yang dibagikan mencapai 165.548 liter.
Setiap kepala keluarga penerima manfaat mendapatkan jatah beras dan minyak goreng dalam jumlah yang telah ditentukan. Proses penyaluran dilakukan secara bertahap untuk menghindari kerumunan dan memastikan distribusi tepat sasaran.
Penyaluran Digelar di Cimahi Techno Park
Lokasi penyaluran dipusatkan di Cimahi Techno Park. Tempat ini dipilih karena memiliki area yang luas dan mampu menampung antrean warga. Pantauan di lokasi menunjukkan warga datang secara bergiliran sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pihak kelurahan masing-masing.
Petugas dari Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Cimahi berjaga di lokasi untuk memverifikasi data penerima. Warga diminta membawa kartu identitas dan undangan yang telah dibagikan sebelumnya.
Bantuan CPP: Jaring Pengaman Sosial untuk Warga Kurang Mampu
Program Cadangan Pangan Pemerintah merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Bantuan ini menyasar warga yang masuk dalam kategori kurang mampu atau rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Dengan adanya bantuan beras dan minyak goreng ini, diharapkan beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat bisa berkurang. Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.