BANDUNG — Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 Jawa Barat baru memasuki tahap awal, namun sudah diwarnai gangguan teknis beruntun. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Tedy Rusmawan, mendesak Gubernur Dedi Mulyadi untuk turun langsung mengatasi kekacauan yang terjadi sejak pembukaan tahap Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
“Ada server yang error, susah diakses, skor berubah-ubah, dan alur pengaduan yang tidak jelas,” ujar Tedy dalam sidang Paripurna di Bandung, Selasa (9/6/2026). Ia menegaskan masalah ini harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh terulang di tahun depan.
Kesenjangan Mencekik: 826 Ribu Pelamar untuk 363 Ribu Kursi
Di balik masalah teknis, akar persoalan SPMB 2026 adalah ketimpangan daya tampung. Total lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat mencapai 826 ribu siswa, sementara sekolah negeri hanya mampu menampung 363 ribu murid. Artinya, lebih dari 460 ribu siswa — atau lebih dari separuh total lulusan — otomatis tidak tertampung di sekolah negeri, bahkan jika sistem berjalan sempurna.
Kesenjangan ini membuat setiap gangguan teknis menjadi bom waktu. Orang tua panik saat skor anak mereka berubah-ubah tanpa penjelasan, khawatir kehilangan kesempatan di tengah persaingan superketat.
Kepala UPTD Tikomdik Dicopot, Gubernur Akui Sistem Bisa Dicegah
Dua hari setelah sidang paripurna, Gubernur Dedi Mulyadi turun langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Rabu (10/6/2026). Ia memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar untuk mencopot sementara Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik), Suhendar, dari jabatannya.
“Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu,” ujar Dedi, Rabu (10/6/2026). Langkah ini menjadi sinyal bahwa kekacauan teknis dinilai bukan sekadar gangguan biasa, melainkan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan.
Gubernur pun mengakui bahwa masalah ini seharusnya bisa dicegah sejak awal jika pengembangan sistem direncanakan matang dan melibatkan instansi yang tepat.
Permintaan Maaf Gubernur dan Jaminan Sekolah Swasta
Pada Kamis (11/6/2026), Dedi Mulyadi menemui orang tua siswa di Kantor Dinas Pendidikan Jabar dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. “Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orang tua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara,” ujarnya, dikutip Tribun Jabar.
Dedi memastikan seluruh anak tetap bisa bersekolah melalui jalur swasta. Bagi siswa dari keluarga kurang mampu, biaya pendidikan akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri masih ada sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu, biaya pendidikannya akan ditanggung,” tegasnya.
Ancaman Pungli di Tengah Ketidakpastian Sistem
Di tengah sengkarut teknis dan daya tampung yang terbatas, ancaman praktik jual beli kursi mulai membayangi. Gubernur Dedi Mulyadi secara terbuka meminta masyarakat melaporkan praktik pungli disertai bukti yang jelas — sebuah pengakuan bahwa ancaman tersebut sudah cukup serius untuk direspons secara publik.
SPMB resmi dijadwalkan baru dibuka pada 15 Juni 2026. Masih ada waktu bagi Dinas Pendidikan untuk membenahi sistem. Namun, tekanan publik dan pengawasan dari legislator seperti Fraksi PKS tetap diperlukan agar proses penerimaan murid baru benar-benar memihak pada kepentingan siswa dan orang tua, bukan pada kepentingan lain.
