BOGOR — Data DPRD Kota Bogor periode 2025 mengungkap dominasi legislator laki-laki yang masih sangat kuat. Dari 50 kursi yang terisi, sebanyak 37 orang atau 74 persen adalah pria, sementara perempuan hanya 13 orang atau 26 persen.
Ketimpangan ini menjadi catatan tersendiri di tengah dorongan afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen. Undang-undang mewajibkan partai politik mencalonkan 30 persen perempuan di setiap daerah pemilihan, namun hasil akhir di Kota Bogor masih di bawah angka ideal tersebut.
Mayoritas Anggota Dewan Bergelar S2
Dari sisi pendidikan, mayoritas anggota DPRD Kota Bogor 2025 mengantongi gelar magister. Data menunjukkan lebih dari separuh legislator telah menyelesaikan pendidikan strata dua, menandakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga legislatif kota.
Fenomena ini sejalan dengan tren nasional di mana para calon legislatif berlomba meningkatkan kredensial akademik sebagai modal elektoral. Namun, latar belakang pendidikan tinggi belum otomatis menjamin kualitas kerja dewan.
Dominasi Pria di Setiap Fraksi
Pola dominasi laki-laki terjadi hampir merata di seluruh fraksi partai. Hanya sedikit fraksi yang memiliki komposisi anggota perempuan di atas 30 persen. Sebagian besar perempuan yang terpilih pun ditempatkan di komisi-komisi yang dianggap "ringan" secara politik.
Seorang pengamat politik lokal menilai kondisi ini bukan semata soal kuantitas. "Keterwakilan perempuan harus diukur dari kualitas partisipasi dan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan strategis," ujarnya.
Pendidikan Tinggi vs Kinerja di Lapangan
Meski mayoritas berpendidikan S2, publik kerap mempertanyakan efektivitas kerja anggota dewan. Banyak kebijakan strategis, seperti pengelolaan APBD dan pengawasan Perda, dinilai belum optimal. Gelar akademik yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kepedulian terhadap persoalan warga.
Sejumlah kalangan mendorong agar DPRD Kota Bogor lebih transparan dalam mengukur kinerja individu anggota dewan. Indikator seperti tingkat kehadiran, inisiatif Perda, dan penyerapan aspirasi konstituen dianggap lebih relevan ketimbang sekadar daftar riwayat pendidikan.
Apa Langkah Selanjutnya?
Komposisi DPRD Kota Bogor 2025 yang masih timpang secara gender menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik menjelang pemilu mendatang. Sistem rekrutmen dan kaderisasi perlu diperbaiki agar lebih banyak perempuan berkualitas yang siap bersaing di daerah pemilihan.
Untuk jangka pendek, publik berharap 13 legislator perempuan yang duduk di dewan mampu menjadi jembatan bagi aspirasi kaum ibu dan kelompok rentan lainnya. Bukan hanya sebagai pelengkap kuota, melainkan sebagai penggerak kebijakan yang berpihak pada warga.
