JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai kanal tunggal ekspor komoditas membuat pelaku pasar minyak sawit global memasuki fase wait and see. Pada Kamis (21/5/2026), harga CPO di bursa Malaysia melemah 0,56% ke MYR 4.556 per ton. Pelemahan ini memperpanjang tren negatif setelah sehari sebelumnya juga turun 0,05% ke MYR 4.583 per ton.
Kekhawatiran di Balik Skema Ekspor Satu Pintu
Kebijakan ini mewajibkan seluruh hasil tambang dan perkebunan—mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, hingga besi fero alloy—dijual melalui satu BUMN yang dibentuk khusus. Pasar khawatir mekanisme tersebut akan mengubah struktur perdagangan sawit Indonesia yang selama ini berbasis pasar dan melibatkan banyak eksportir swasta.
Ketidakjelasan implementasi aturan baru menjadi faktor utama yang menahan penguatan harga. Pelaku pasar masih menunggu kepastian teknis sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Malaysia Bisa Jadi Alternatif, Tapi Tak Sepenuhnya Aman
Di tengah ketidakpastian ini, Malaysia dinilai menjadi pihak yang paling diuntungkan. M.R. Chandran, mantan ketua Malaysian Palm Oil Association, mengatakan pembeli global kemungkinan mulai mencari pemasok yang lebih stabil dengan risiko intervensi pemerintah yang lebih kecil.
"Pembeli kemungkinan akan mengalihkan sebagian permintaan sementara ke Malaysia sampai implementasi aturan Indonesia menjadi lebih jelas," ujar Direktur broker Pelindung Bestari, Paramalingam Supramaniam.
Meski demikian, industri sawit Malaysia belum sepenuhnya kokoh. Data ekspor minyak sawit Malaysia pada periode 1-20 Mei tercatat turun 13,9% hingga 20,5% dibanding bulan sebelumnya, menandakan permintaan global masih berhati-hati. Selain itu, penguatan nilai tukar ringgit Malaysia sebesar 0,18% terhadap dolar AS membuat harga sawit Negeri Jiran semakin mahal bagi pembeli asing.
Tekanan Domestik: Lahan Ilegal dan Biaya Produksi Melonjak
Di sisi hulu, pemerintah Indonesia sebelumnya telah memperketat pengawasan industri sawit domestik. Sekitar 4,12 juta hektare lahan sawit telah diserahkan kepada Agrinas Palma Nusantara sebagai bagian dari penertiban perkebunan ilegal dan penguatan pengelolaan sektor sawit nasional.
Sementara itu, produsen sawit Malaysia mulai mengurangi aktivitas replanting akibat kenaikan biaya pupuk dan bahan bakar. Penundaan ini dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan pasokan minyak sawit global dalam jangka panjang. Namun dalam jangka pendek, Malaysia tetap menjadi alternatif utama bagi importir dunia.
Apa Langkah Pemerintah Selanjutnya?
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum merilis detail teknis mengenai mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pasar masih menanti kejelasan aturan tersebut, termasuk skema harga, kuota, dan prosedur distribusi yang akan diterapkan.
Kontrak berjangka minyak sawit Malaysia untuk pengiriman Agustus tercatat ditutup nyaris stagnan. Kondisi ini mencerminkan sikap hati-hati investor yang belum berani mengambil posisi besar sebelum kebijakan ekspor Indonesia benar-benar jelas.
