BANDUNG — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat pada 2025 tercatat sebesar 80,86 poin, turun 1,94 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun menurun, angka ini masih berada dalam kategori baik dan unggul dari rata-rata nasional.
Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan bahwa tren skor demokrasi di wilayah ini fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan dinamika sosial dan politik yang masih memengaruhi stabilitas demokrasi di Jawa Barat.
“Nilai IDI itu fluktuatif, artinya demokrasi kita belum sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi berbagai dinamika,” ujar Margaretha, Kamis (14/05/2026).
Partisipasi Publik Naik Drastis, Capai 100 Poin
Di tengah penurunan skor keseluruhan, sejumlah indikator justru mencatatkan peningkatan yang signifikan. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan melonjak dari 75 menjadi 100 poin, naik 25 poin dalam setahun.
Kenaikan juga terjadi pada pemenuhan hak-hak pekerja yang naik dari 68,97 menjadi 80,23 poin. Sementara itu, jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat meningkat dari 66,09 menjadi 71,03 poin.
Kinerja Legislasi Daerah dan Akses Informasi Jadi Pemicu Penurunan
Kepala Kesbangpol Jawa Barat, Wahyu Mijaya, mengakui penurunan skor terjadi pada sejumlah aspek. Dua indikator utama yang menjadi penyebab adalah kinerja legislasi daerah dan akses informasi publik.
“Yang dilihat itu kuantitas Perda dibanding target Propemperda, bukan kualitasnya,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan bahwa penilaian terhadap produk hukum lebih menitikberatkan pada jumlah Perda yang dihasilkan, bukan pada kualitas atau dampaknya bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam aspek kebebasan sipil, termasuk kebebasan berkumpul dan berekspresi.
Kebebasan Pers Masih Jadi Catatan, Pemda Diminta Tindak Lanjuti
Wahyu menyebutkan bahwa penurunan pada indikator kebebasan pers akan ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya. Ia menekankan bahwa angka bukanlah satu-satunya target.
“Ini menjadi PR kita bersama supaya tidak ada intimidasi dan kebebasan masyarakat benar-benar terjamin,” katanya.
Meskipun turun, posisi Jawa Barat masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Namun, tantangan ke depan bukan hanya menjaga angka tetap tinggi, melainkan memperkuat substansi demokrasi agar lebih inklusif dan stabil.
