BANDUNG — Maulana menyampaikan kritik itu dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026). Menurut politikus Komisi V DPRD Jabar tersebut, fitur digital Angkut ODGJ berisiko tampak menarik di permukaan tetapi kabur pelaksanaannya di lapangan.
Ia menegaskan aplikasi hanya berfungsi sebagai penghubung laporan warga. Persoalan utama justru ada pada tindak lanjut setelah laporan masuk, mulai dari siapa petugas yang menjemput, bagaimana proses penanganannya, sampai ke mana ODGJ dirujuk.
Maulana menyoroti belum adanya alokasi anggaran khusus yang memadai untuk menopang operasional program. Penjemputan ODGJ membutuhkan biaya dan sumber daya, dari mobilisasi petugas hingga penanganan lanjutan setelah pasien dijemput.
Tanpa kepastian anggaran, ia menilai program Angkut ODGJ berisiko tidak berjalan optimal. Penanganan ODGJ tidak berhenti pada proses penjemputan, tetapi membutuhkan fasilitas dan tenaga pendamping yang memadai.
"Intinya, sama halnya dengan program kerja sama rumah sakit, program jemput ODGJ ini jangan sampai hanya sebatas program yang keluar dari pertanyaan dadakan seseorang. Tanpa perencanaan yang jelas, tanpa anggaran yang telah disiapkan, semua ini hanya akan menjadi buih ketidakpastian," ujar Maulana.
Selain anggaran, Maulana mempertanyakan kesiapan panti rehabilitasi milik Pemprov Jabar untuk menampung ODGJ yang dijemput lewat program tersebut. Sejumlah fasilitas rehabilitasi disebut sudah mengalami kelebihan kapasitas.
Panti di Sumedang disebut telah penuh. Sementara panti di Garut bukan hanya kelebihan kapasitas, tetapi juga dinilai sudah tidak layak huni.
"Infrastruktur panti rehabilitasi milik Pemprov Jabar saat ini telah mengalami kelebihan kapasitas. Contohnya panti di Sumedang yang daya tampungnya sudah penuh, serta panti di Garut yang selain penuh juga dinilai sudah tidak layak huni," tegasnya.
Persoalan lain yang disorot adalah keterbatasan tenaga pendamping atau caregiver. Beban kerja perawat dinilai sudah terlalu berat karena satu orang caregiver harus menangani sekitar 10 hingga 13 pasien sekaligus.
"Saat ini, beban kerja perawat dinilai sudah melampaui batas kemampuan wajar di mana satu orang caregiver harus mengurus 10 hingga 13 pasien sekaligus," ucapnya.
Kondisi itu, menurut Maulana, harus menjadi perhatian Pemprov Jabar sebelum memperluas program penjemputan ODGJ. Penambahan pasien tanpa diikuti kesiapan fasilitas dan tenaga perawat berpotensi memperburuk kualitas penanganan.
Pemprov Jabar menyiapkan aplikasi Angkut ODGJ untuk membenahi penanganan ODGJ yang selama ini kerap dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa penyelesaian. Gubernur Dedi Mulyadi menyebut praktik itu membuat pasien terus berpindah tanpa mendapat penanganan semestinya.
"Kalau ada ODGJ di Cirebon maka dikirim ke Indramayu. Dari Indramayu ke Subang, Subang dikirim ke Karawang, Karawang dikirim ke Bekasi, Bekasi dikirim ke Depok," kata Dedi, Jumat (13/11/2026).
Dedi menuturkan, dari Depok pasien dikirim ke Bogor, lalu ke Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, dan akhirnya kembali lagi ke Cirebon. Aplikasi Angkut ODGJ diharapkan mengatur proses pengangkutan pasien agar sesuai prosedur dan memastikan mereka dibawa ke rumah sakit yang telah ditentukan.
"Kami meluncurkan aplikasi Angkut ODGJ. Dari aplikasi ini kita akan mengikuti seluruh prosedur pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditetapkan," ucap Dedi.
Maulana meminta Pemprov Jabar membuktikan program tersebut bisa dijalankan dengan sistem terukur. Kejelasan petugas, jumlah tenaga, fasilitas, mekanisme rujukan, hingga sumber pembiayaan harus dipastikan sejak awal.
"Sekarang kita dengan aplikasi ODGJ tanpa struktur yang jelas, follow-up yang jelas, siapa, berapa, dengan apa, di mana, kan kayak gitu. Apa pun yang menjadi kebijakan dan janji, bukan hanya ingin sebatas dilihat orang atau terlihat wah, tetapi buktikan bahwa hal itu benar bisa terlaksana dengan baik dengan adanya anggaran dan skema yang pasti," ucap Maulana.