SUKABUMI — Fraksi PKS menyumbang 28 tanda tangan dalam usulan HMP yang diserahkan kepada pimpinan DPR, dan drh Slamet ada di antaranya. Slamet menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persyaratan pencalonan Gibran tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut.
Ia menegaskan sikapnya lewat pernyataan tertulis.
"Saya ikut serta menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait putusan MK dan MA," kata Slamet dalam pernyataannya.
Polemik persyaratan pendidikan Gibran mengemuka kembali setelah dua putusan lembaga peradilan pada Oktober 2026. MK dan MA memutus perkara yang berbeda, tetapi keduanya menyangkut dokumen pendidikan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal kesetaraan ijazah luar negeri Gibran dengan jenjang SMA/sederajat. Jenjang itu disyaratkan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Eskalasi politik kian memuncak setelah MA pada 30 Oktober 2026 membatalkan Surat Keterangan Pendidikan Gibran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurut Slamet, HMP adalah hak konstitusional DPR untuk mengambil sikap terhadap persoalan penting dalam kehidupan bernegara. Ia mengatakan masalah persyaratan pencalonan wakil presiden perlu ditindaklanjuti karena menyangkut prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Slamet juga menyoroti ketimpangan antara persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi masyarakat saat mencari kerja formal dan persyaratan yang dipersoalkan dalam pencalonan Gibran.
"Jutaan pemuda di negeri ini yang berpendidikan formal, termasuk di pendidikan tinggi, sangat sulit mendapatkan pekerjaan formal. Selain harus menyertakan ijazah yang sah, masih ada syarat-syarat lain yang membuat persaingan semakin sulit," ujar dia.
Ia membandingkan kondisi itu dengan persoalan pendidikan Gibran. Menurut Slamet, tidak sepatutnya ada perlakuan berbeda dalam penerapan aturan, terlebih bagi pejabat negara.
"Namun, di saat yang sama, ada penguasa yang mempunyai pendidikan yang tidak memenuhi syarat, dipaksakan mencalonkan," kata dia.
Berdasarkan agenda DPR RI, usulan HMP akan diumumkan dalam rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Pimpinan DPR kemudian membawanya ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan tahapan pembahasan berikutnya.