JAWA BARAT — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mewajibkan pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada label kemasan obat dan vaksin. Aturan anyar ini jadi salah satu upaya menekan harga obat di tengah biaya kesehatan yang makin membebani keluarga.
Kepala BPOM Prof Taruna Ikrar menyatakan kewajiban mencantumkan HET di label kemasan berlaku untuk seluruh obat dan vaksin yang dijual di pasaran. Kebijakan anyar ini jadi bagian dari upaya regulator memastikan produk kesehatan tetap terjangkau.
Penetapan besaran HET sendiri merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan. Meski begitu, BPOM mengambil peran di tingkat regulasi label supaya tidak ada permainan harga yang merugikan konsumen di tingkat penjualan.
Dengan HET tercantum terbuka di kemasan, ibu bisa langsung tahu batas harga maksimum suatu obat atau vaksin. Informasi ini memudahkan pengecekan saat berbelanja di apotek maupun toko obat.
"Jadi kalau misalnya dengan itu maka tentu lebih fair dalam hal pengelolaan harga. Tidak boleh ada yang terlalu tinggi karena ada standar maksimumnya," ungkap Taruna dalam forum diskusi Health Corner detikcom, Senin (26/10/2026).
Transparansi harga disebutnya menciptakan tata kelola yang lebih adil di pasaran. Pasien punya patokan jelas, sementara penjual tidak leluasa mematok harga di atas standar.
Dari sisi industri, Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya menjelaskan penyediaan obat murah butuh proses riset dan pengembangan yang panjang. Kolaborasi lintas sektor jadi kunci menekan biaya produksi.
Bio Farma aktif menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), universitas dalam negeri, hingga lembaga riset luar negeri. Kerja sama ini mempercepat lahirnya produk kesehatan baru di dalam negeri.
"Dari sisi industri kami terus melakukan riset ya. Memang kita ada kerjasama juga dengan BRIN, kemudian dengan universitas atau lembaga riset yang dari dalam negeri dan juga dari luar negeri," ujar Shadiq.
BPOM memangkas durasi evaluasi izin edar obat inovatif dari 300 hari kerja menjadi 90 hari kerja. Pemangkasan ini mempercepat ketersediaan obat baru bagi masyarakat.
Regulator juga menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 5 yang mengizinkan penjualan produk kesehatan tertentu di jaringan ritel modern. Aturan ini memperluas jangkauan akses produk harian tanpa harus selalu ke apotek.
"Kita punya tekad menginginkan tentu semua hal yang dibutuhkan rakyat ini bisa mendapatkan ketersediaan akses dan kalau perlu harganya dengan baik dengan cara membantu mempercepat sertifikasi licensing dan izin," imbuh Taruna.
Sebelum membayar di kasir, cek dulu label kemasan dan bandingkan harga dengan HET yang tercantum. Kalau menemukan harga jauh di atas standar, laporkan ke apotek atau kanal pengaduan BPOM.
Simpan struk pembelian obat dan vaksin keluarga. Bukti ini berguna jika suatu saat perlu mengajukan keluhan soal harga yang tidak wajar.
Untuk obat resep, tanyakan langsung ke dokter atau apoteker soal versi generik yang biasanya lebih murah. Jangan ragu meminta penjelasan kandungan zat aktifnya.
Aturan HET di kemasan, percepatan izin edar, dan perluasan akses penjualan jadi tiga langkah yang saling melengkapi. Bagi ibu yang mengelola anggaran kesehatan keluarga, transparansi harga obat memberi kepastian saat belanja kebutuhan medis.