TASIKMALAYA — Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya mengaku belum memegang dokumen lengkap soal rencana eksplorasi panas bumi di kawasan Galunggung. Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tasikmalaya, Farhan, menyatakan instansinya tidak menerima tembusan surat maupun pemberitahuan resmi mengenai proyek tersebut.
Keterbukaan informasi menjadi sorotan utama. Sebab, luas wilayah kerja yang dipetakan mencapai 57.330 hektare — angka yang tercatat dalam Dokumen Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Galunggung Nomor 01/10.10/WKP-8/KESDM/2016 dan lelang ulang tahun 2019.
Cakupan lahan proyek membentang di 15 wilayah kecamatan dan 23 kawasan desa di lereng Galunggung. Angka itu merujuk pada kanal digital ESDM One Map serta berkas lelang resmi Kementerian ESDM.
Meski skala lahannya masif, koordinat riil zona eksplorasi di lapangan belum masuk jangkauan pengetahuan warga setempat. Jajaran dinas di daerah pun mengaku tidak memiliki peta operasional yang jelas.
Farhan menjelaskan, sektor panas bumi berada sepenuhnya di ranah kewenangan pemerintah pusat, sejak tahap pemetaan sampai pengoperasian. Karena itu, DLH Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa memastikan lokasi maupun jadwal pelaksanaan proyek.
"Pihak kami belum memperoleh kejelasan detail mengenai agenda eksplorasi panas bumi kawasan Galunggung, baik menyangkut titik tepatnya maupun jadwal pelaksanaannya," tutur Farhan, Kamis (22/10/2026).
Ia menambahkan, dialog bersama warga belum bergulir karena kepastian agenda masih belum tervalidasi. Farhan menyarankan agar pengumpulan data diteruskan ke dinas terkait lain, seperti Kantor Cabang Dinas ESDM Kawalu atau Bappeda.
Penelusuran ke Kantor Cabang Dinas ESDM Kabupaten Tasikmalaya pada awal Oktober lalu menemui jawaban serupa. Jajaran cabang dinas itu menyampaikan hal yang sama: mereka mengalami ketiadaan informasi menyeluruh terkait agenda pembangunan proyek energi bumi di ikon Priangan Timur tersebut.
Dua instansi daerah yang seharusnya menjadi ujung tombak pengawasan lingkungan dan energi sama-sama tidak memegang data resmi. Kondisi itu memperlebar jarak antara rencana investasi energi terbarukan dan kesiapan tata kelola di tingkat lokal.
Galunggung menyimpan potensi energi bersih yang besar. Namun, tanpa peta lokasi operasional yang terbuka, warga tidak bisa menakar risiko ekologis yang mengintai kawasan lereng gunung berapi aktif itu.
Ketiadaan edukasi bagi warga menambah daftar persoalan. Warga 23 desa yang wilayahnya masuk cakupan proyek belum menerima penjelasan soal apa yang akan dibangun, kapan, dan bagaimana dampaknya terhadap lahan serta sumber air mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pembaruan data resmi baik dari otoritas ESDM maupun pemerintah daerah terkait. Pemerintah pusat belum merilis keterangan soal titik eksplorasi dan jadwal pelaksanaan proyek panas bumi Galunggung.