BANDUNG — Angka Rp1.235,4 triliun itu bukan sekadar capaian korporasi. Di baliknya ada jutaan pelaku usaha kecil yang mengakses pembiayaan produktif, dari warung di kampung hingga usaha rumahan di kelurahan. BRI mencatat pertumbuhan kredit UMKM 8,6 persen secara year-on-year hingga akhir triwulan II 2026.
Pertumbuhan itu membuat segmen UMKM mendominasi buku kredit perseroan. Sekitar 75,1 persen dari total portofolio kredit BRI mengalir ke sektor usaha rakyat.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyebut arah kebijakan pemerintah yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas nasional sejalan dengan karakteristik bisnis perseroan. Keselarasan itu, menurutnya, jadi alasan BRI memperkuat segmen UMKM.
"Pemerintah telah menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan sebagai prioritas nasional. Bagi BRI, arah kebijakan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan karakteristik bisnis dan mandat perseroan. Oleh karena itu, kami terus memastikan bahwa berbagai program pemerintah dapat diterjemahkan menjadi akses pembiayaan, pemberdayaan, dan layanan keuangan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM," ujar Hery.
Pernyataan itu merujuk pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap pada 20 Oktober 2026. Momentum tersebut dipakai BRI untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan prioritas pembangunan nasional dalam kerangka Asta Cita.
Selain UMKM, BRI menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian senilai Rp239,46 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Angka itu menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu fokus penyaluran kredit produktif perseroan.
Penyaluran ke sektor pertanian menyasar pelaku usaha di sepanjang rantai produksi pangan. Langkah tersebut disebut sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
BRI menyatakan memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas usaha masyarakat. Program pemerintah, menurut perseroan, diterjemahkan menjadi layanan keuangan yang menjangkau pelaku UMKM di daerah.
Pemerataan ekonomi hingga tingkat desa menjadi salah satu sasaran yang disebut perseroan. Fokusnya mencakup pemberdayaan usaha masyarakat dan perluasan pembiayaan produktif.